Jokowi Respons Pernyataan Anies Baswedan Soal Demokrasi Indonesia Menurun, Begini Kata Presiden

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan mengkritik mengenai demokrasi di Indonesia.

Capres nomor urut 1 itu menyebut indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan Anies tersebut.

Baca juga: Jokowi Bantah Pernyataan Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Soal Pertemuan Penghentian Kasus KTP Elektronik

Terkait dengan indeks demokrasi Indonesia yang dinilai Anies menurun, kata Jokowi, pemerintah akan mengevaluasinya.

"Ya itu sebagai evaluasi," kata Jokowi usai meninjau proyek MRT Jakarta Fase 2 di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat, (15/12/2023).

Namun menurut Presiden, pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan pembatasan apapun dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi.

Jokowi  mencontohkan ada yang mencaci maki dan merendahkan Presiden.

"Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun. Dalam berbicara, dalam berpendapat ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja," katanya.

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Labuhkan Dukungan ke Anies dan Cak Imin di Pilpres 2024

Selain itu, unjukrasa atau demonstrasi di depan Istana dan di kawasan Patung Kuda kata Presiden hampir ada setiap pekan.

Bagi Presiden adanya unjukrasa tersebut tidak ada masalah.

"Di patung kuda, di depan istana demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga engga ada masalah," pungkasnya.

Sebelumnya Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengklaim Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami penurunan.

Baca juga: Anies Soal Konflik HAM di Papua: Masalahnya Ketidakadilan, Prabowo Bilang Ada Faktor Lain

Bahkan, dia sampai menyebut bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini.

"Ketika bicara demokrasi minimal tiga. Satu adalah adanya kebebasan berpendapat, oposisi penyeimbang pemerintah, ketiga ada pemilu, proses pilpres yang netral transparan dan jurdil," tuturnya dalam debat capres 2024 di Kantor KPU, Jakarta pada Selasa (12/12/2023).

RI (Istimewa)
Selain itu, Anies juga menyebut penyebab demokrasi di Indonesia menurun lantaran adanya pasal karet di UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.