Hasil Seleksi Pendamping Lokal Desa di Sorong Selatan Disinyalir Politis

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Perekrutan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, disinyalir politis.

Hal itu diungkapkan Tokoh Pemuda Imekko Randy Koterisa usai mengetahui hasil seleksi PLD di Sorong Selatan.

"Ada dugaan penerimaan anggota PLD tahun 2023 politis," katanya saat dikonfirmasi TribunSorong.com, Selasa (19/12/2023).

Baca juga: Kemendesa PDTT Bakal Naikkan Dana Desa dan Honor Kepala Desa Tahun 2024

Dirinya menduga hasil seleksi tersebut ditunggangi kepentingan partai politik tertentu.

Ia melanjutkan, selain adanya dugaan kepentingan politik, terdapat beberapa peserta yang mengikuti seleksi diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan memanipulasi surat keterangan domisili.

"Ada peserta yang tidak memiliki dokumen atau kelengkapan persyaratan PLD, namun peserta itu dinyatakan lolos dalam seleksi tersebut," ujarnya.

Dinilai Tak Penuhi Persyaratan, Tetapi Lolos Rekrutmen PLD Kemendes PDTT

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui bidang sumber daya manusia (SDM) membuka perekrutan pendamping lokal desa (PLD) untuk seluruh Indonesia.

Perekrutan tersebut menuai protes dari para peserta maupun para pemuda.

Protes itu datang dari Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya.

Baca juga: Lakukan Kampanye Perdana Pilpres 2024, Ganjar Canangkan Program 1 Desa, 1 Faskes, 1 Nakes

Tokoh pemuda Imekko Randy Koterisa angkat bicara terkait hasil perekrutan PLD di Sorong Selatan. 

Ia mengatakan perekrutan PLD tersebut berlangsung sejak bulan September, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan wawancar hingga pengumuman.

"Hasil seleksi ini sangat tidak memuaskan, karena syarat bagi pendaftar PLD harus berdomisili di kampung, distrik atau kabupaten setempat. Jika tidak, maka harus mendapat surat keterangan domisili dari kepala kampung atau kepala desa," katanya, ketika dikonfirmasi TribunSorong.com, Selasa (19/12/2023).

Baca juga: Kemendes PDTT Dorong Percepatan Pengadaan Digital di Daerah Tertinggal, Kabupaten Sorong Jadi Contoh

Ia melanjutkan, kekecewaan hasil seleksi itu terjadi di sejumlah distrik di Sorong Selatan, satu di antaranya terjadi di Distrik Konda.

Dia menceritakan, ada kasus di Distrik Konda terkait perekrutan PLD.