Gelar Monev, Bapperida Sebut PBD Duduki Peringkat ke-2 Kelengkapan Pelaporan Penurunan Stunting

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar monitoring dan evaluasi (monev) kabupaten/kota atas pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting semester II tahun 2023.

Kegiatanitu digelar di Aimas Hotel and Convention Centre, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (28/12/2023).

Acara itu dibuka secara resmi oleh Kepala Bapperida Papua Barat Daya Rahman yang mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.

Rahman mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi itu bertujuan mengetahui kemajuan kabupaten/kota dalam melaksanakan delapan aksi konvergensi penurunan stunting.

“Selain itu kami dapat mengetahui permasalahan-permasalahan stunting  yang dihadapi dalam menurunkan angka pravalensinya,” ujarnya.

Melalui monitoring dan evaluasi, menurutnya, dapat diketahui capaian-capaian apa saja yang sukses dalam penurunan stunting serta hal yang menjadi bahan evaluasi.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bangda Kemendagri Wilayah Regional V Jawahir menjelaskan, melalui kegiatan ini diharapkan ada dampak penurunan angka stunting di Papua Barat Daya.

Menurutnya, kegiatan ini pun berdampak positif terhadap penurunan stunting, lantaran berdasarkan pelaporan pada laman monitoring Kemendagri, Papua Barat Daya sudah mencapai 93,5 persen dari aspek pelaporan.

“Diharapkan pemda maupun pemprov benar-benar komitmen dalam penyampaian laporan kinerja percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Pemprov Papua Barat Daya berhasil melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting tahun ini dengan sangat baik.

Dari 13 provinsi serta hasil evaluasi, Papua Barat Daya berada pada peringkat ke-2 dari sisi kelengkapan pelaporan persoalan stunting.

Ia juga berharap dengan kinerja yang baik dari semua pihak pravalensi angka stunting di Papua Barat Daya bisa menurun pada 2024.

dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan juga masing-masing Kabupaten/Kota dapat ditingkatkan Produktivitas kerjanya lagi pada tahun 2024 nanti.

Sebagai informasi, Pemprov Papua Barat Daya melalui Tim Penggerak PKK (TP-PKK) telah memberikan bantuan paket 1.000 HPK untuk ibu hamil, bahan kontak posyandu, pemberian laptop kepada tenaga kesehatan, hingga insentif bagi petugas gizi.

Bantuan tersebut sebagai bentuk upaya pemerinrtah provinisi dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat yakni Indonesia bebas stunting. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)