Pj Bupati Bernhard Rondonuwu Ungkap Situasi Terkini Eksodus di Maybrat: Masih Butuh Bantuan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memonitoring dan mengevaluasi (monev) penanganan pengungsi di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (17/5/2024).

Pelaksana Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simangunsong mengatakan, monev dilakukan karena masih ada pengungsi yang belum kembali.

Baca juga: Rapat Evaluasi Penanganan Eksodus Maybrat, Pj Bupati Presentasi di Depan Dirjen Polpum Kemendagri

Berdasarkan laporan dari Penjabat (Pj) Bupati Maybrat  Bernhard E Rondonuwu, dari 1.222 pengungsi, 999 orang sudah kembali dan masih ada sekitar 200 pengungsi belum kembali.

"Monitoring dan evaluasi ini membahas mengenai kendala dan hambatan, sehingga para pengungsi masih ada yang belum kembali,"  kata Togap Simangunsong kepada awak media di Kantor Gubernur Papua Barat Daya.

Ia bilang, Kemendagri sudah beberapa kali monitoring dan evaluasi terkait perkembangan pengungsi Maybrat.

Bahkan dirinya bersama beberapa tim ditugaskan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun langsung ke lapangan meninjau sekitar tiga sampai empat lokasi pengungsi di Maybrat.

Memang kondisinya memprihatinkan karena sudah ditinggal masyarakat mengungsi lebih dari dua tahun.

Pj Bupati Maybrat, ucapnya, selalu melaporkan kepada Kemendagri  terkait kondisi di Maybrat, termasuk penanganan sekaligus  hambatan teknis dan dana.

"Kami tidak cukup hanya laporan. Sudah beberapa kali saya meninjau kembali ke lapangan dan melihat kondisi di sana. Memang pada saat itu masih belum seperti apa yang diharapkan kondisinya," ungkap dia.

Baca juga: Pemkab Maybrat Dapat Bantuan 1 Unit Mobil Angkutan, Pj Bupati Bernhard Langsung Test Drive

Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat memang mengalami masalah keuangan dalam mengurus para pengungsi sudah kembali maupun belum.

Oleh karena itu, Mendagri memerintahkan Pemprov Papua Barat Daya dan pemerintah kabupaten/kota lain memberikan bantuan dana kepada Pemkab Maybrat guna membantu memulangkan pengungsi.

"Karena target pemerintah saat itu ialah para pengungsi Maybrat bisa kembali ke kampungnya masing-masing, untuk merayakan natal bersama keluarga," ucapnya.

Baca juga: Rapat Evaluasi Penanganan Eksodus Maybrat, Pj Bupati Presentasi di Depan Dirjen Polpum Kemendagri

Dia menjelaskan, pihaknya bersyukur, karena Pemprov Papua Barat Daya memberikan bantuan sebesar Rp2,5 miliar, Pemkab Sorong memberikan Rp250 juta dan Pemkab Tambrauw memberikan Rp200 juta kepada Pemkab Maybrat.

"Jadi secara administrasi bantuan tersebut sudah dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia pun mengungkapkan, guna mengatasi persoalan pengungsi di Kabupaten Maybrat tidak harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja, melainakan bisa dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Berkunjung ke Kampung Aisa Raya, Terharu Warga Eksodus Sudah Kembali

Kementerian lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian PUPR Dirjen Perumahan Rakyat, Kemenkominfo, dan Kementerian Pertahanan juga dapat membantu menangani persoalan pengungsi di Kabupaten Maybrat.

"Kami berharap dengan dilakukannya monitoring ini para pengungsi bisa segera kembali semuanya ke rumah masing-masing," ujarnya.

Pj Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu menjelaskan, para pengungsi yang belum kembali berada di wilayah Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan.

Ia mengakui kondisi di Kabupaten Maybrat secara umum saat ini sudah sangat aman.

Hanya saja memang masyarakat yang tinggal di Distrik Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan belum kembali.

"Itu dikarenakan lokasinya sangat jauh dan memakan waktu sampai satu hari jika menggunakan ketinting atau perahu kecil," ucap dia.

Baca juga: Pj Bupati Maybrat dan Staf Ahli Pangdam XVIII/Kasuari Melayat ke Rumah Duka Warga Eksodus di Aimasa

Pada prinsipnya, kata Bernhard, Kabupaten Maybrat kondisinya sudah seperti yang diharapkan di mana masyarakat sudah bisa kembali dengan aman dan terkendali.

Meskipun demikian, dua daerah itu memang sangat sulit untuk dijangkau, sebab perlu pembangunan infrastruktur jalan masuk dan penghubung antar distrik.

"Kalau dari Ayata ke Aifat Timur Jauh memang jalannya belum terbuka, makanya kami anggarkan tahun ini membuka jalan tersebut. Kalau jalan tersebut sudah terbuka, maka ada sekitar tujuh kampung bisa kembali di wilayah Aifat Timur jauh dan Aifat Timur Selatan," bebernya.

Bernhard mengakui Pemkab Maybrat saat ini mengalami kesulitan dalam menangani pengungsi yang sudah kembali.

Oleh sebab itu, pihaknya sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua Barat Daya. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)