Pj Bupati Maybrat Hadiri LHP Pemerintah Pusat di Kantor BPK, Presiden Jokowi Tekankan soal Transisi

TRIBUNSORONG.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPK RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Kegiatan yang mengusung tema "Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045" ini turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Pj Bupati Maybrat dan Jajaran Bertemu Tim BPK Papua Barat, Bahas Perkembangan Pemeriksaan Rutin

Baca juga: BPK Lakukan Pemeriksaan di Pemkab Maybrat Selama Sebulan, Pj Sekda: OPD Diminta Proaktif

Presiden Jokowi dalam sambutannya berharap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mendukung proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 agar berjalan baik.

"Saat ini, kita berada pada era transisi pemerintahan. Pada Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh presiden terpilih bapak Prabowo Subianto. Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik," ujar Jokowi.

Baca juga: Pemkab Maybrat Siap Diaudit, Pj Sekda Ferdinandus Taa Serahkan Laporan Keuangan 2023 kepada BPK

Baca juga: Gelar Entry Meeting Pemeriksaan oleh BPK, Pemkot Sorong Siapkan Laporan Keuangan

Presiden Jokowi menambahkan, dukungan dibutuhkan demi menjaga keberlanjutan dalam membawa kemajuan negara Indonesia.

Selain itu, mengharapkan dukungan BPK dalam melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, membangun sistem pemerintahan yang akuntabel serta sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.

Presiden meyakini bahwa pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya akan selalu memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, APBN, dan APBD semakin hari, semakin tahun makin baik," ujarnya.

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Imbau Masyarakat Bersabar, Verifikasi Honda Sedang Berproses

Baca juga: Rapat dengan BPK, Pj Bupati Maybrat Tegaskan soal Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat. (*/tribunsorong.com)