Permudah Perhitungan Anggaran, Pemprov Papua Barat Daya Sosialisasikan Analisis Standar Belanja

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Sosialisasi Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB) Provinsi Papua Barat Daya digelar Hotel Vega, Kota Sorong, Rabu (20/11/2024).

Narasumber Ayuningtyas Hertianti menjelaskan, ASB merupakan alat bantu standardisasi angka belanja yang diajukan oleh masing-masing perangkat daerah (PD).

Baca juga: Genjot Layanan Administrasi Kependudukan di Papua Barat Daya, Disdukcapil dan PMK Gembleng ASN

Menurutnya, seringkali angka belanja yang diajukan perangkat daerah berbeda meskipun tujuannya sama. 

Melalui ASB, dapat menyusun anggaran secara standar menggunakan metode regresi. 

“Angka-angka ini kemudian dimasukkan ke kalkulator ASB berbasis Excel yang telah disusun,” kata Ayuningtyas.

Baca juga: Realisasi Anggaran Pemkab Raja Ampat Tahun 2023 Capai 90,23 Persen

Dalam praktiknya, lanjutnya, kalkulator ASB dirancang buat mempermudah perhitungan kebutuhan anggaran. 

Variabel rencana kegiatan anggaran (RKA) yang dimasukkan seperti jumlah peserta dan durasi kegiatan, sehingga sistem akan secara otomatis menghasilkan angka maksimum.

Sebagai contoh, kegiatan seperti pelatihan atau sosialisasi, pengguna hanya perlu memasukkan data jumlah peserta dan lama kegiatan. 

Berdasarkan formula regresi yang telah ditentukan, kalkulator akan menghitung angka yang wajar dan terstandar.

Lebih lanjut Ayuningtyas mengatakan, kalkulator ASB dapat menghemat waktu dalam menyusun RKA. 

“Daripada menghabiskan waktu memperkirakan angka yang tepat, jajaran PD hanya perlu memasukkan variabel tertentu untuk mendapatkan angka yang sesuai,” ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Suntik Dana Otsus Rp4,5 M, Bangun Gedung Hemodialisa dan Rehab Medik di RSUD Sele Be Solu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat Daya Yakobus Tandung Pabimbin mengatakan, ASB penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.

ASB merupakan kerangka acuan yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. 

“Ini bertujuan memastikan kewajaran biaya setiap kegiatan perangkat daerah,” ujar Yakobos.

Baca juga: 75 Pejabat Pemprov Papua Barat Daya Dilantik, Pj Gubernur: Layani Masyarakat bukan Dilayani

Sosialisasi, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah Papua Barat Daya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran daerah. 

Yakobus berharap penerapan ASB dapat membantu pemerintah daerah dalam menetapkan alokasi anggaran yang lebih efisien dan efektif. (tribunsorong.com/angela cindy)