Siswi di Kota Sorong Terancam Gagal Masuk SMP, Minta SKL Ditolak Gegara Tunggakan, Disdik Bereaksi

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 jenjang SD-SMA/SMK dibuka mulai Senin (16/6/2025) hari ini.

Di Kota Sorong, Papua Barat Daya, tersimpan kisah seorang bocah perempuan yang nyaris tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. 

Baca juga: Program Sekolah Gratis Dimulai, PPDB di SMKN 2 Kota Sorong Berlangsung Lancar, Target 300 Siswa

Sosok tersebut bernama Pricyllia Rozhyta Anastasia Wagiu, siswi lulusan SD Berkat Sorong.

Ia hampir kehilangan kesempatan mendaftar di SMP karena pihak sekolah tidak mau menerbitkan surat keterangan lulus (SKL) akibat masih menunggak pembayaran.

Baca juga: Target Penerima Sekolah Gratis Kota Sorong Tahap I untuk Negeri dan Swasta sesuai Perwali Nomor 6

Ayah Pricyllia, Rollando Stefanus Wagiu hanyalah seorang sopir yang kini bahkan sedang tidak bekerja.

Ia menyebut punya tunggakan di sekolah sebesar Rp1,5 juta, namun baru dibayar Rp500 ribu. 

“Saya minta SKL (surat keterangan lulus) dulu supaya anak bisa daftar sekolah. Ijazahnya nanti bisa ditahan sampai saya bayar sisanya, tapi kepala sekolah bilang tidak bisa,” kata Rollando kepada TribunSorong.com, Senin (16/6/2025). 

“Saya sudah tidak ada jalan lagi, jadi saya langsung ke dinas pendidikan untuk cari solusi.”

Rollando mengaku masih menunggu janji dari pihak sekolah perihal permohonan SKL, sehingga putrinya bisa mendaftar ke SMP. 

“Saya hanya ingin anak bisa lanjut sekolah. Masa depannya jangan putus hanya karena uang,” ucapnya.

Kasus yang menimpa Rollando mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Sorong.

Baca juga: Pemkot Sorong Siap Kawal Penerimaan Peserta Didik Baru dan Implementasi Sekolah Gratis

Pendamping pendidikan, Hasan Yusuf Masani yang turut mengawal kasus ini menyayangkan sikap kepala sekolah (kepsek).

“Ini bukan pertama kalinya terjadi. Hampir tiap tahun, anak-anak kelas 6 di situ mengalami kendala serupa. Kami sudah sering komunikasi agar sekolah bisa cari alternatif, tetapi kepala sekolah tetap ngotot, bahkan minta dinas tidak ikut campur,” katanya.

Kekecewaan juga disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Kota Sorong Arby William Mamangsa. 

Baca juga: Kelurahan Malawei Kota Sorong Gelar Sosialisasi Sekolah Kedinasan dan Beasiswa Nasional

Menurutnya, instansi pendidikan seharusnya berpihak kepada masa depan anak, bukan malah menghambat.