Pemprov Papua Barat Daya Mulai Sosialisasi SP2D Online dan TTE, Percepat Birokrasi

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya mulai menyosialisasikan penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online dan perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi pengelola keuangan seluruh perangkat daerah (PD).

Baca juga: Cuaca Mencekam, Seluruh Papua Barat Daya Diguyur Hujan pada Selasa 8 Juli 2025

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Dinas Kominfo Statistik dan Persandian dengan BPPKAD Papua Barat Daya, digelar di Sorong, Senin (7/7/2025).

Perekaman TTE perdana telah dimulai dan akan dilanjutkan ke seluruh PD.

Baca juga: LLDIKTI Wilayah XIV Siap Dampingi Pendirian PTN di Papua Barat Daya

Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Yonas Tota menyatakan, bahwa kegiatan ini menyasar seluruh pejabat pengelola keuangan, termasuk bendahara pengeluaran.

“Target kami, semua pejabat pengelola keuangan memiliki TTE,” ujarnya.

Baca juga: Komisi II DPR RI Akan Panggil Mendagri Bahas Sengketa Pulau di Raja Ampat Papua Barat Daya

Sementara itu, Aryani Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan BPPKAD menjelaskan, bahwa TTE merupakan bagian dari transformasi digital dokumen keuangan daerah.

“Melalui aplikasi e-signature, dokumen seperti SPPSPM dan SPD kini cukup diunggah dan ditandatangani secara elektronik,” jelasnya.

Ia menambahkan, TTE mendukung kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA).

Pejabat kini bisa memverifikasi dan menandatangani dokumen dari mana saja, termasuk melalui ponsel saat dinas luar.

Baca juga: Kampus Negeri Pertama Akan Hadir di Papua Barat Daya, Ini Lokasinya

Menanggapi isu keamanan, Yonas memastikan sistem TTE sudah dilengkapi pengamanan berlapis dan passphrase, sehingga aman digunakan.

Penerapan SP2D Online dan TTE diharapkan mempercepat birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan mendukung transparansi keuangan daerah. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)