TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Tim deklarator, presidium dan percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya rencana menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (15/3/2023).

Koordinator aksi Yanto Amus Ijie mengatakan, aksi damai beragenda evaluasi kinerja Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad itu dipending.

Baca juga: Ada Apa, Kantor Wali Kota Sorong dan Gubernur Papua Barat Daya Dijaga Polisi

"Pak Pj Gubernur masih di luar kota, jadi kami tunda sampai beliau datang," katanya kepada TribunSorong.com.

Ia membenarkan jika sesuai surat ijin kepolisian aksi demo itu akan digelar selama tiga hari sejak 15-17 Maret 2023.

Massa katanya akan duduki kantor Gubernur selama tiga hari.

Segala atribut unjuk rasa katanya sudah disiapkan.

"Jadi kalau tuntutan kami tidak diakomodir sebagaimana mestinya, kami duduki kantor Gubernur," ucapnya.

Ia mengharapkan tuntutan mereka bisa didengarkan Musaad, karena merekalah yang berjuang dalam pemekraan provinsi terbungsu ini.

Rencana demo telah disebarluaskan melalui selebaran sehari sebelumnya.

Isi selebaran itu, demo akan dilakukan selama tiga hari kedepan sejak Rabu (15/3/2023).

Unjuk rasa itu menuntut presiden mengevaluasi kinerja, hingga mengganti Penjabat Gubernur Muhammad Musa'ad.

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Minta Kepala Sekolah Tingkatkan Mutu Pendidikan Daerah

Selebaran itu juga menyebut jika selama tiga bulan Penjabat Gubernur Muhammad Musa'ad gagal total memimpin pemerintah di provinsi ke-38 itu.

Demo damai itu melibatkan kepala suku asli Papua se-Sorong Raya, kepala suku nusantara se-Sorong Raya.

Ketua senat mahasiswa se-Sorong Raya, ketua OKP Cipayung se-Sorong Raya , tokoh pemuda, masyarakat, perempuan dan tokoh adat se-Sorong Raya.(tribunsorong.com/petrus bolly lamak)