Koordinator Bank Sampah Minta Pemkot Sorong Serius Terbitkan Regulasi Penanganan

Penulis: Ilma De Sabrini
Editor: Milna Sari
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pj Wali Kota Sorong Septinus Lobat dan Jemima Elisabeth Lobat usai pelantikan di Gedung L Jitmau, komplek kantor Wali Kota Sorong, Kamis (24/8/2023).

TRIBUNSORONG.COM, SORONG – Penjabat (Pj) Wali Kota (Walkot) Sorong Septinus lobat mengatakan dirinya akan fokus menangani tiga masalah prioritas. Di antara tiga masalah itu adalah sampah.

Dia mengatakan dirinya berkomitmen untuk mengatasi masalah sampah di Kota Sorong. Untuk mewujudkan Kota Sorong yang bersih, Septinus Lobat mengatakan dirinya tak bisa bekerja sendirian.

Baca juga: Dilantik Jadi Pj Wali Kota Sorong, Septinus Lobat Tegang

Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) itu juga mengatakan butuh peran aktif pemerintah kota (pemkot) dengan semua stakeholder.

“Terkait dengan sampah kami memohon dukungan dari seluruh masyarakat Kota Sorong, karena kota ini jadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Jadi, kita punya kewajiban bersama,” kata Septinus Lobat usai pelantikan dirinya di Gedung L. Jitmau, Kamis (24/8/2023).

Menanggapi komitmen Pj Walkot Sorong tersebut Koordinator Program Bank Sampah Sorong Raya (BSSR) Pretty Christina mengatakan hal itu harus dikawal bersama. Pretty Christina mengatakan untuk melihat komitmen tersebut serius atau tidak, maka harus ada bukti konkret bentuk keseriusan pemkot.

Satu dari bukti keseriusan menangani masalah sampah ini menurut Pretty Christina adalah dengan diterbitkannya aturan atau regulasi terkait sampah. Tidak hanya itu, menurutnya perlu bentuk implementasi nyata di lapangan sebagai bentuk nyata komitmen tersebut.

“Pemerintah harus tegas dengan implementasinya.  Jadi harapannya ketika itu (regulasi) jadi harus di kawal dari A sampai Z.  Jadi, kawal sampai tuntas dari hulu ke hilir harus bener pelaksanaanya,” kata Pretty Christina kepada Tribunsorong.com melalui sambungan telepon, Jumat (25/8/2023).

Pretty Christina mengatakan bahwa pihaknya bukan sekali dua kali melakukan audiensi dengan pemkot, tetapi hingga kini pemkot belum ada langkah konkret menangani sampah. Menurutnya, dengan hadirnya BSSR dapat membantu pemkot dalam menangani permasalahan sampah.

“Butuh peran aktif pemerintah daerah dalam hal membuat dan menerapkan regulasi pengurangan sampah diiringi dengan kebijakan anggaran untuk mendukung langkah BSSR dalam membantu pemerintah daerah,” ucapnya.

Berdasarkan data BSSR periode Januari-Juli 2023 sampah daur ulang yang masuk ke BSSR ebanyak 59,9 ton. Dimana 27,4 ton di antaranya adalah sampah plastik.

Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis lima kota terkotor di Indonesia. Lima kota terkotor di Indonesia adalah Medan, Bandarlampung, Manado, Kota Sorong, dan Kupang.
 
Dari daftar tersebut Kota Sorong berada di peringkat keempat dari lima kota terkotor di Indonesia.
 
(tribunsorong.com/ilma de sabrini)