TRIBUNSORONG.COM,SORONG - Barisan Kuning Anti Korupsi akan menggelar aksi demo damai pada 6 Oktober 2023 di Jakarta, meminta presiden dan menteri agar mencopot jabatan Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad, Kamis (5/10/2023).

Terkait hal itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Barat Daya Jois Kambu memberikan tanggapan terkait dengan kelompok Barisan Anti Korupsi.

Menurutnya bahwa ada sekolompok masyarakat yang mengatasnamakan barisan Kuning Anti Korupsi yang membangun opini publik.

Baca juga: Barisan Kuning Antikoropsi Minta Mendagri Copot PJ Gubernur PBD, Ini Kata Ketua KNPI Kab Sorong

"Sehingga hari ini saya mau katakan kepada teman-teman yang mau menggelar aksi demo damai pada 6 oktober 2023 besok nanti pertanyaan saya teman teman ini berada di mana? Kenapa pertanyaan itu saya katakan, karena teman-teman tidak berada di daerah. Teman- teman ini ada di luar daerah," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Barat Daya Jois Kambu kepada TribunSorong.com, Kamis (5/10/2023).

Ia berharap bagi para pelaku aksi dapat melihat dan menyaksikan dengan jelas aktifitas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

"Misalnya narasi yang dibangun untuk Provinsi Papua Barat Daya ini dinikmati oleh kelompok asing dan sebagainya. Pertanyaan kami, di mana kelompok asing yang dimaksud? Sedangkan di Provinsi Papua Barat Daya ini ada dan dinikmati oleh semua suku bangsa yang berada di provinsi termuda ini. Wujudnya apa? Pembagian struktural birokrasi pemerintahan dan lain sebagainya," ujar Jois.

Baca juga: Pemuda Raja Ampat Dukung Karateker KNPI

Dalam kesempatan itu ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menjalankan pemerintahanya dinikmati oleh masyarakat.

Sehingga, menurutnya, narasi yang dibangun oleh teman-teman di Jakarta yang berencana menggelar aksi demo damai diboncengi oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau elit-elit tertentu yang mencoba menggiring opini masyarakat.

"Seakan-akan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak menjalankan roda pemerintahannya. program-program yang di jalankan Pemerintah itu banyak tanpa saya sebut satu persatu, Kegiatan yang di lakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya biasa diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP)," kata Jois.

Baca juga: Pemuda Raja Ampat Minta KNPI Kabupaten Raja Ampat Tidak Melihat Perbedaan & Mengayomi Pemuda

Dalam kesempatan itu ia bersama pihaknya juga menolak dengan tegas kepada kelompok-kelompok kepentingan yang memberikan opini miring kepada publik.

Sehingga pihaknya mengajak kepada semua organisasi kepemudaan agar dapat memberikan dukungan kepada Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya. (Tribunsorong.com / Aldi Tamnge)