Asisten II Maybrat bersama Sejumlah OPD Rapat dengan BNPB via Zoom, Ini Poin-poin yang Dibahas

Editor: Jariyanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Asisten II Setda Kabupaten Maybrat Engelbertus Turot (tiga dari kiri) didampingi sejumlah jajaran OPD mengikuti rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) via Zoom di Hotel Vega, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (26/10/2023).

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Asisten II Setda Kabupaten Maybrat Engelbertus Turot mengikuti rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) via Zoo, Kamis (26/10/2023).

Turut mendampingi Kepala BPBD Maybrat Hosea Solosa, Kabid Rekonstruksi Rehabilitasi Aligonda Bame, Kabid Aset BPKAD Erik Tenu, Kabid Binamarga Dinas PU Apilius Kambuaya, serta perwakilan Bappeda Maybrat.

Baca juga: Aksi Solidaritas 1000 Untuk Anak Papua Banjir Apresiasi, Dana Otsus Pendidikan Ada di Mana?

Rapat virtual dari Hotel Vega, Kota Sorong tersebut juga diikuti pejabat BPBD Papua Barat dan BPBD Papua Barat Daya.

Engelbertus Turot menyebut, agenda rapat membahas usulan pendanaan konstruksi dan rehabilitasi bencana daerah yang telah diusulkan Pj Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu serta ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi (pemprov).

Pembahasan lainnya mengenai infrastruktur yang rusak akibat bencana alam banjir pada 22 Juli 2022 lalu di lima kampung, yaitu Sidi, Sire, Sabes, Sire Timur, dan Kampung Renis di Distrik Mare Selatan, Maybrat.

Banjir juga melanda sejumlah kampung di Distrik Aifat pada 15 September 2023, yakni Susumuk, Tehahite, dan Kampung Sampika.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui BNPB yang telah merespons usulan dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Maybrat. Kami pemda sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat," ujar Engelbertus Turot.

Baca juga: Tiga Distrik di Maybrat Belum Punya Kantor, Rumah Warga Jadi Pusat Berkantor Sementara

Menurutnya, pemda melalui organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera melengkapi usulan-usulan sehingga menjadi bahan pertimbangan BNPB ketika dibahas di kementerian lembaga (K/L) seperti keuangan maupun Bappenas.

Harapannya ada kebijakan anggaran dari pemerintah pusat melalui K/L seperti BNPB. (*/tribunsorong.com)