Pemkab Sorong

Percepat Layanan Administrasi Pegawai, Pemkab Sorong Launching Aplikasi Si-ASN

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong resmi melaunching aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Si-ASN) di Kantor BKDD Kabupaten Sorong, Selasa (20/2/2024).

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong resmi melaunching aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Si-ASN).

Baca juga: Kendala Internet dan Listrik, Pleno Terbuka 4 PPD Geser ke Kantor KPU Kabupaten Sorong 

Aplikasi Si-ASN diresmikan oleh Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Kemasyarakatan Luther Salamala bersama Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Chris Janes Tupamahu di Kantor BKDD, Kabupaten Sorong, Selasa (20/2/2024).

Baca juga: Tiga TPS di Sorong Selatan Gelar Pemungutan Suara Ulang 

Kepala BKDD Chris Janes Tupamahu mengatakan, aplikasi Si-ASN sebagai upaya membangun integritas profesionalitas dan pelayanan kepegawaian.

Ini sejalan dengan reformasi birokrasi serta amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023.

Serta amanat Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang pemerintahan berbasis elektronik.

“Jadi ini BKN berkolaborasi dengan Kementerian Pendayaguna Aparatur dan Reformasi Birokrasi layanan kepegawaian berbasis digitalisasi,” katanya kepada TribunSorong.com.

“Awalnya tahapan pengurusannya begitu panjang akhirnya dipangkas menjadi tahapan lebih singkat menggunakan aplikasi ini,” ucapnya.

Dia bilang, tujuan dari aplikasi Si-ASN ini mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian.

Itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ditindaklanjuti seluruh kantor regional BKN diseluruh Indonesia.

"Jadi sudah dari tahun 2022 kita gunakan digitalisasi, proses digitalisasinya sangat cepat dan tepat,” ungkapnya.

Lanjut dia, penerapan aplikasi digitalisasi ini menyasar ke seluruh OPD guna mendukung proses pelayanan dan percepatan administrasi pegawai.

“Harapan kita OPD mendukung program ini demi kelancaran dan optimalisasi pengurusan dan pelayanan administrasi pegawai,” katanya.

Baca juga: APBD Pemprov Papua Barat Daya Turun Rp1,7 Triliun, Begini Penjelasan Pj Gubernur Mohammad Musa’ad

Dia menambahkan, sejak 2022 BKDD telah menggunakan digitalisasi untuk proses kenaikan pangkat 524 pegawai. 

“Masuk 2023 perubahan-perubahan terus dilakukan akhirnya proses kenaikan pangkat terhadap 1.041 pegawai tepat waktu dan gajinya pun tepat waktu,” pungkas dia. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)