TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu didampingi Pj Sekda Ferdinandus Taa dan Plt Inspektur Inspektorat Enseny Stevy Mosso bertemu tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (5/7/2024).

Agenda pertemuan adalah membahas perkembangan proses pemeriksaan rutin oleh tim BPK Papua Barat terhadap Kabupaten Maybrat.

Baca juga: Percepat Perbaikan Jalan Faankahrio-Kamat, Pj Bupati Maybrat Bertemu Pemilik Ulayat Minta Dukungan

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Imbau Masyarakat Bersabar, Verifikasi Honda Sedang Berproses

Ini merupakan bagian dari upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Pemeriksaan ini sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan administrasi," kata Bernhard E Rondonuwu.

Ia menegaskan pentingnya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan BPK guna mencapai tujuan ini.

Pj Bupati Maybrat juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh tim BPK dalam menjalankan tugasnya.

"Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi administrasi dan keuangan Kabupaten Maybrat," ujarnya.

Baca juga: Pimpinan dan Anggota DPRK Kabupaten Maybrat Ikut Bimtek Wawasan Kebangsaan

Baca juga: BPK Lakukan Pemeriksaan di Pemkab Maybrat Selama Sebulan, Pj Sekda: OPD Diminta Proaktif

Ia menyebut, fokus utama pemeriksaan adalah pada urusan administrasi seperti bantuan sosial dan dana hibah pada tahun 2023.

Selain itu, pekerjaan-pekerjaan fisik di lapangan, termasuk pembangunan jalan, jembatan, gedung, hingga box cultvert dan infrastruktur lainnya.

Baca juga: Kemenkop UKM Bantu Pemkab Maybrat Revitalisasi Pasar Sahbur

Baca juga: Sinergi Pemkab Maybrat dan BPJS Kesehatan Tingkatkan Pelayanan, Dana Kapitasi Tembus Rp3,8 M

Tim BPK Papua Barat berupaya memastikan bahwa dana yang telah disalurkan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pemeriksaan juga bertujuan mendeteksi adanya potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana publik yang harapannya pengelolaan keuangan dan proyek-proyek fisik di Kabupaten Maybrat dapat berjalan lebih baik dan transparan," ucap Bernhard E Rondonuwu.

Direktur Pol PP dan Linmas, Kemendagri ini berharap bahwa, hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah ke depan.

Selain itu, evaluasi dan pembenahan secara terus-menerus merupakan kegiatan penting dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintahan.

"Pemeriksaan oleh tim BPK Papua Barat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah," kata Bernhard E Rondonuwu. (*/tribunsorong.com)