TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Program Transmigrasi Lokal di Papua Barat Daya merupakan satu dari sejumlah upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan terutama untk masyarakat asli Papua. 

Program difokuskan pada pengembangan kawasan dan pemerataan penduduk dengan memindahkan warga dari daerah yang padat ke kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam, namun masih kurang berkembang.

“Transmigrasi lokal kita tidak mendatangkan penduduk dari luar Papua melainkan hanya memindahkan penduduk yang ada di daerah ini dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua atau Orang Asli Papua (OAP),” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat Daya Suroso kepada TribunSorong.com, Sabtu (14/12/2024).

Baca juga: Sikap Warga Kampung Nelayan Malawei Kota Sorong soal Program Transmigrasi Lokal

Dia menjelaskan, di Kabupaten Sorong terdapat dua wilayah yang dokumennya siap melaksanakan transmigrasi lokal, yakni Distrik Klamono dan Distrik Segun.

Kabupaten Sorong masuk 10 lokasi untuk wilayah Papua yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut ini TribunSorong.com merangkum tujuan, komponen, hingga tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program transmigrasi lokal di Kabupaten Sorong.

Tujuan

• Peningkatan kesejahteraan: Memberikan akses terhadap fasilitas sosial, ekonomi, dan infrastruktur bagi masyarakat lokal;
• Pengurangan ketimpangan: Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, khususnya di Papua Barat Daya;
• Pengelolaan sumber daya: Memaksimalkan pemanfaatan lahan kosong yang produktif untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat;
• Pemberdayaan penduduk lokal: Memberikan peluang kepada masyarakat adat Papua untuk mengelola lahan secara berkelanjutan.

Komponen 

• Penyediaan lahan dan rumah: Pemerintah menyediakan lahan untuk permukiman dan pertanian bagi keluarga transmigran lokal;
• Penyediaan infrastruktur dasar: Rumah, jalan, air bersih, dan listrik;
• Pemberdayaan ekonomi: Pelatihan keterampilan bertani, berkebun, atau sektor lain sesuai potensi daerah;
• Pendampingan usaha kecil dan menengah berbasis potensi lokal, seperti perikanan atau hasil hutan.

Penguatan Sosial Budaya

• Mengutamakan partisipasi masyarakat adat dalam setiap tahap program;
• Menghormati hak ulayat dan kearifan lokal.

Tantangan

• Ketersediaan infrastruktur: Banyak daerah tujuan transmigrasi masih minim infrastruktur dasar;
• Resistensi sosial: Beberapa komunitas adat mungkin merasa terancam dengan program yang dirasa tidak melibatkan mereka sepenuhnya;
• Pengelolaan lahan: Konflik terkait hak atas tanah seringkali menjadi hambatan;
• Peningkatan kualitas SDM: Masyarakat perlu didukung dengan pelatihan intensif untuk memastikan keberhasilan program.
  (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)