TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pengurus Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Sorong menyoroti lemahnya peran aparat kepolisian, khususnya Polresta Kota Sorong, dalam menangani konflik antarwarga yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Ketua Umum PC IMM Kota Sorong Sahriyanto Boinauw mengatakan, bahwa belakangan ini Kota Sorong kembali menjadi sorotan publik akibat bentrokan antarwarga yang terus berulang.

Baca juga: Pemkot Sorong Dukung Pengeboran Migas oleh SKK Migas dan KKKS

Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kurang optimalnya kinerja kepolisian, baik dalam tindakan preventif maupun represif.

“Pertikaian serupa sudah sering terjadi, bahkan sejak sebelum polres naik status menjadi polresta. Yang kami sayangkan, aparat keamanan seolah tidak becus dalam mencegah maupun menangani konflik,” ujarnya kepada TribunSorong.com, Rabu (23/4/2025) sore.

Sahriyanto juga menegaskan, bahwa regulasi terkait penanganan konflik sosial sebenarnya sudah tersedia secara lengkap. 

Beberapa di antaranya adalah Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkap No. 8 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

“Kita punya regulasi yang komprehensif. Namun di lapangan, justru tampak seperti ada pembiaran ketika pertikaian terjadi. Kenapa hal ini dibiarkan? Bukankah negara dalam hal ini Polresta Kota Sorong memiliki potensi dan peralatan yang lengkap untuk menjamin keamanan masyarakat,” tambahnya.

Baca juga: IMEKKO Kota Sorong Tegas Tolak Gerakan Separatis di Papua Barat Daya

Lebih lanjut, Sahriyanto juga menyoroti alasan minimnya jumlah personel yang kerap dijadikan dalih oleh aparat sebagai kendala dalam penanganan konflik. 

Menurutnya, alasan tersebut bukan hal baru dan sudah menjadi masalah berulang sejak beberapa tahun terakhir.

“Kami tidak bermaksud menyudutkan kepolisian secara keseluruhan. Namun, sebagai institusi yang berperan penting dalam menjaga ketertiban, Polresta Kota Sorong harus berada di garda terdepan untuk meminimalisir serta menangani bentrokan antarwarga secara profesional,” pungkasnya. (tribunsorong.com/aldy tamnge)