Sentil Kenaikan Anggaran 'Setipis Kertas', Fraksi PKS Tantang Pemkot Sorong Genjot PAD

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Kota Sorong menyampaikan pemandangan umum terhadap materi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan RAPBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: Fraksi Khusus DPR Kota Sorong Usulkan PROSKEL, Jawab Kebutuhan Masyarakat di Tingkat Kelurahan

Pandangan disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR Kota Sorong Nuryadi dalam Rapat Pleno XIX Paripurna XXII DPR Kota Sorong, Selasa (23/9/2025).

Dalam pandangannya, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Wali Kota Sorong beserta jajaran atas penyampaian dokumen KUA-PPAS yang dinilai telah mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019.

Baca juga: Buka Lomba Cerdas Cermat Kota Sorong, Wali Kota: Pegang Buku, Jangan Hanya HP

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diselaraskan dengan RKPD Kota Sorong Tahun 2025 yang sejalan dengan RKP Nasional 2025.

“Hal ini menunjukkan adanya upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang konsisten dengan sistem perencanaan nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” ujarnya.

Namun demikian, Fraksi PKS menekankan sejumlah catatan penting, di antaranya:

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan KUA-PPAS, pengelolaan pendapatan daerah, belanja yang berpihak pada kepentingan publik, serta pembiayaan yang mampu memperkuat ketahanan fiskal daerah.

“Seluruh proses penyusunan KUA-PPAS Perubahan ini harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, baik dalam aspek pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap DPR Kota Sorong dan Pemerintah Kota Sorong dapat terus meningkat,” katanya.

Fraksi PKS juga menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2025 yang mencapai Rp1,252 triliun, naik tipis dari APBD induk sebesar Rp1,205 triliun.

Peningkatan ini dinilai masih jauh dari harapan.

“Diperlukan langkah progresif memperluas basis pajak dan retribusi, meningkatkan pengawasan atas potensi kebocoran penerimaan, serta mendorong inovasi sumber PAD,” lanjutnya.

Baca juga: 5 Fraksi DPR Kota Sorong Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, Berikut Catatan-catatan untuk Pemkot

Di sisi lain, Fraksi PKS meminta agar belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp1,346 triliun benar-benar diarahkan untuk program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Efisiensi belanja dan prioritas pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi ukuran utama, bukan sekadar persentase serapan anggaran,” katanya.

Baca juga: 5 Fraksi DPR Kota Sorong Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, Berikut Catatan-catatan untuk Pemkot

Fraksi PKS juga mendukung prioritas pembangunan yang disampaikan Wali Kota Sorong, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur perkotaan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun, mereka menekankan pentingnya indikator yang jelas dan berbasis data dalam implementasi agar kebijakan tidak berhenti pada tataran retorika.

Baca juga: DPR Kota Sorong Terima Laporan APBD 2024, Pertanggungjawaban Keuangan Jadi Fokus Utama