Siap-siap! Pemprov Papua Barat Daya Akan Buka Seleksi Terbuka untuk 15 Jabatan Pimpinan

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) telah dan sedang menjalakan uji kesesuaian jabatan pimpinan perangkat daerah (PD).
• Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, hasil uji kesesuaian jabatan sudah dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
• Penataan jabatan tidak bisa sembarangan, diperlukan proses evaluasi dan penyesuaian objektif. 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) telah dan sedang menjalakan uji kesesuaian jabatan pimpinan perangkat daerah (PD).

Baca juga: Momen Gubernur Papua Barat Daya Elisa Berinteraksi dengan Siswi Tunawicara SDLB 73 Kota Sorong

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, hasil uji kesesuaian jabatan sudah dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Untuk mendapatkan persetujuan teknis sebelum pelantikan,” kata Elisa usai membuka Rakerwil I DMI PBD, Jumat (9/1/2026).

Ia menegaskan, penataan jabatan tidak bisa sembarangan, diperlukan proses evaluasi dan penyesuaian objektif. 

Dalam uji kesesuaian jabatan tersebut, ada pejabat tetap di posisi semula, ada pula yang digeser sesuai kebutuhan organisasi.

“Karena PD baru mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.

Baca juga: Hijaukan Kota Sorong, Ratusan Bibit Pohon Ditanam di Median Jalan Ahmad Yani

Jumlah pejabat yang telah mengikuti uji kesesuaian jabatan sekitar sembilan orang.

Sisanya akan dituntaskan bertahap, termasuk jabatan di biro-biro dan para asisten.

Baca juga: SLB di Papua Barat Daya Dapat Bantuan Mobil Operasional, Gubernur: Tingkatkan Semangat Belajar

Pemprov Papua Barat Daya akan memasuki gelombang ketiga penataan birokrasi melalui seleksi terbuka (selter) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong.

“Kurang lebih ada sekitar 14 sampai 15 jabatan, termasuk Sekretaris DPR Papua Barat Daya (Sekwan),” kata Elisa.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Siapkan Dokumen Rebut Kembali Pulau Sayang, Piyai, dan Kiyas di Raja Ampat 

Ia menegaskan, proses ini memastikan tata kelola pemerintahan profesional, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Provinsi Papua Barat Daya ke depan. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)