Anggota DPR Kota Sorong Soroti Ekspansi Ritel Modern yang Ancam UMKM

Ringkasan Berita:

• Anggota DPR Kota Sorong Syarif Nari menyoroti ekspansi ritel modern yang mengancam UMKM.
• Syarif menilai ritel modern kurang berkontribusi sosial dibandingkan kios kecil tradisional.
• Masyarakat di beberapa wilayah Kota Sorong mulai menolak pembangunan gerai ritel baru
• Syarif Nari mendesak pemerintah daerah membatasi izin ritel modern di kawasan permukiman
• Regulasi perlindungan usaha kecil akan diperjuangkan melalui pengaturan jam operasional

TRIBUNSORONG.COM, SORONG – Anggota DPR Kota Sorong dari Partai Buruh Syarif Nari, menyoroti keberadaan ritel modern yang terus bertambah di Kota Sorong dan dinilai mulai mengancam keberlangsungan usaha masyarakat kecil serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal itu disampaikannya saat Reses Tahap II Anggota DPR Kota Sorong Dapil IV di Kantor Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (3/6/2026).

Baca juga: Reses Tahap II DPR Kota Sorong: Warga Pertanyakan Revitalisasi Pasar Remu dan Relokasi Pedagang

Menurut Syarif, pelaku usaha kecil di lingkungan masyarakat selama ini memiliki kontribusi sosial yang besar terhadap warga, berbeda dengan perusahaan ritel modern yang dinilai hanya berorientasi pada keuntungan usaha.

“Kita sakit, ada keluarga meninggal atau mengalami musibah, yang datang membantu biasanya kios-kios kecil dan pedagang di lingkungan. Mereka ikut menyumbang dan membantu masyarakat. Sementara ritel modern hanya datang berjualan dan membayar pajak,” ujar Syarif.

Ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan pembatasan terhadap ekspansi ritel modern hingga ke lingkungan permukiman warga agar tidak mematikan usaha masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari kios dan warung tradisional.

Menurutnya, keberadaan toko modern sebaiknya dibatasi hanya di jalan-jalan utama dan tidak masuk hingga ke kawasan permukiman.

“Harus ada pembatasan. Jangan sampai masuk ke semua lingkungan. Berikan kesempatan kepada UMKM dan kios-kios kecil untuk tetap hidup dan mencari nafkah,” katanya.

Baca juga: Sekretaris DPR Kota Sorong dan Kepala Distrik Sorong Manoi Dijabat Plt Baru

Syarif mengungkapkan saat ini masyarakat di beberapa wilayah Kota Sorong telah menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan gerai ritel modern baru karena dikhawatirkan akan semakin mempersempit ruang usaha pedagang lokal.

Ia mencontohkan warga di sekitar kawasan Pasar Remu dan sejumlah lingkungan lain yang mengaku kesulitan bersaing setelah menjamurnya toko-toko modern.

Menurutnya, pemerintah lebih banyak melihat potensi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, namun kurang memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat kecil.

“Pemerintah harus berpikir bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup. Jangan hanya melihat pajak dan retribusi yang masuk, tetapi juga harus melihat dampaknya terhadap pedagang kecil dan UMKM,” ujarnya.

Baca juga: Rekomendasi DPR Kota Sorong terhadap LKPj Wali Kota 2025 Tak Dibacakan dalam Paripurna, Ada Apa?

Syarif juga menyatakan siap memperjuangkan regulasi yang dapat memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, termasuk melalui pengaturan jam operasional dan pembatasan jumlah gerai ritel modern di Kota Sorong.

Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih berpihak kepada masyarakat kecil dan menjadikan kesejahteraan warga sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

“Jabatan hanya sementara, tetapi keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Aspirasi yang disampaikan masyarakat hari ini akan kami perjuangkan agar mendapat perhatian pemerintah daerah,” katanya. (tribunsorong.com/ismail saleh)