Ketum HIPMI Papua Barat Daya Sikapi Polemik Lokasi Munas XVIII, Sentil Netralitas dan Intervensi

Ringkasan Berita:

• Provinsi Lampung menjadi tuan rumah Munas XVIII HIPMI yang dijadwalkan 10 Juni 2026.
• Polemik penetapan lokasi muncul usai seorang kandidat Calon Ketua Umum mendapat dukungan terbuka dari kepala daerah.
• Ketum HIPMI Papua Barat Daya Rob Rafael Kardinal menyikapi kondisi itu sebagai kekhawatiran terkait netralitas dan independensi forum.
• Para pengurus di daerah meminta HIPMI pusat mempertimbangkan mengganti lokasi munas.

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Penetapan Provinsi Lampung sebagai lokasi Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), memunculkan polemik di kalangan badan pengurus daerah (BPD). 

Sejumlah pengurus daerah menilai situasi menjelang munas yang dijadwalkan pada 10 Juni 2026 makin dinamis.

Hal itu setelah muncul dukungan terbuka dari pejabat daerah terhadap satu dari empat kandidat Calon Ketua Umum (Ketum) BPP HIPMI.

Baca juga: HIPMI Kota Sorong Tegaskan Satu Komando di Bawah Kepemimpinan Rob Rafael Kardinal

Ketum BPD HIPMI Papua Barat Daya Rob Rafael Kardinal, mengatakan, kondisi tersebut memicu kekhawatiran terkait netralitas dan independensi forum tertinggi organisasi pengusaha muda itu.

"Awalnya semua ketum BPD seluruh Indonesia menyerahkan keputusan lokasi munas kepada Ketum BPP HIPMI pertimbangan agar presiden bisa hadir, namun situasi saat itu berbeda dengan kondisi sekarang yang eskalasinya makin tinggi," ujarnya kepada Tribunsorong.com, Minggu (24/5/2026).

Baca juga: Janji Rob Raffael Kardinal Usai Dilantik jadi Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya

Ia menjelaskan, perubahan pandangan mulai menguat setelah forum para ketua umum BPD yang berlangsung menjelang Debat Kedua Calon Ketum HIPMI di Bali. 

Dalam forum tersebut, mayoritas pengurus daerah disebut mengusulkan agar lokasi munas dipertimbangkan kembali demi menjaga suasana organisasi tetap kondusif.

Rob Rafael Kardinal menilai, penetapan Lampung sebagai tuan rumah menjadi sorotan setelah adanya pernyataan dukungan terbuka dari pimpinan daerah terhadap seorang kandidat. 

"Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan persepsi ketidaknetralan dalam proses munas," ucapnya.

Baca juga: Siap-Siap! Pengusaha di Papua Barat Daya Kini Diawasi Lewat Pelaporan LKPM Berkala

Menurutnya, posisi dan kewenangan kepala daerah itu tetap memberi pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan meski yang bersangkutan tidak terlibat langsung sebagai peserta Munas.

"Situasi tersebut kini memunculkan diskusi baru di internal HIPMI terkait pentingnya menjaga proses demokrasi organisasi tetap terbuka, netral, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu," kata Rob Rafael.

Lanjutnya, sejumlah kader HIPMI dari berbagai daerah disebut masih menantikan keputusan resmi dari BPP HIPMI mengenai kepastian lokasi Munas XVIII. (tribunsorong.com/ismail saleh)