TAG
MRPBD
-
Penolakan Sawit di Lembah Klaso Makin Menguat, DPRK dan MRPBD Ikut Suarakan Sikap Tegas
Kali ini, dukungan datang dari anggota DPRK Sorong dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD).
Selasa, 24 Juni 2025 -
Raker Kepala Daerah se-Papua Barat Daya, Anggota DPD RI: Langkah Strategis Penyelarasan Program
Ia menilai, kegiatan merupakan langkah strategis sebagai bentuk penyelarasan dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat.
Senin, 16 Juni 2025 -
Majelis Rakyat Papua Barat Daya Desak Pemerintah Jangan Diam soal Illegal Logging, Bakal Bentuk Tim
Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) Alfons Kambu mendesak pemerintah daerah agar menindak pelaku illegal logging alias pembalakan liar.
Selasa, 3 Juni 2025 -
Ketua MRPBD: Jangan Biarkan Pancasila Jadi Hiasan Dinding
MRPBD ungkapkan keprihatinan atas memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia pendidikan dan di kalangan anak muda
Senin, 2 Juni 2025 -
Deforetasi Terus Terjadi, Anggota MRPBD Desak Pemda Jangan Abai saat Rapat Bareng Komisi VII DPR
nggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) Isak Samuel Kwaktolo meminta praktik deforestasi disetop.
Kamis, 29 Mei 2025 -
Delegasi NFRPB Kawal Surat Presiden untuk Gubernur dan Wali Kota Sorong, Apa Isi Suratnya ?
Sejumlah simpatisan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) menghebohkan warga Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin (14/4/2025).
Selasa, 15 April 2025 -
Training dan Lokakarya Pengawasan Dana Otsus Penting bagi Anggota MRPBD, Alfons Tegaskan soal Peran
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pembinaan kapasitas anggota MRPBD sebagai lembaga representatif masyarakat adat Papua.
Selasa, 18 Maret 2025 -
Pj Sekda Papua Barat Daya Tegaskan Pengawasan Dana Otsus Harus Diperketat
Jhoni menjelaskan, bahwa MRPBD hanya ada d Tanah Papua berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang diperbarui dengan UU Nomor 2 Tahun 2021.
Selasa, 18 Maret 2025 -
Alfons Kambu Nakhodai Barisan Merah Putih Papua Barat Daya, Berikut Misi Besarnnya
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Merah Putih Republik Indonesia Papua Barat Daya dikukuhkan di The Belagri Hotel & Convention, Kota Sorong.
Minggu, 9 Maret 2025 -
Polemik Keaslian OAP Peserta CPNS 2024 Pemprov Papua Barat Daya, Inilah Hasil Verifikasi Finalnya
Agenda rapat membahas ketidaksesuaian dalam proses seleksi CPNS, khususnya terkait formasi 80 persen untuk OAP dan 20 persen non-OAP.
Jumat, 10 Januari 2025 -
MRPBD Dukung Kehadiran Polda Papua Barat Daya, Tegaskan Perlunya Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran Kantor Polda Papua Barat Daya di Kabupaten Sorong.
Rabu, 8 Januari 2025 -
Kemendagri Evaluasi Kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya Triwulan IV Tahun 2024
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad menjalani evaluasi triwulan IV Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Rabu, 4 Desember 2024 -
Seruan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya pada Pilkada Serentak 27 November 2024
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keamanan selama proses pilkada, jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab.
Jumat, 22 November 2024 -
Penjelasan Lengkap AFU Soal Kronologi Mengganti Kepala Distrik di Raja Ampat Papua Barat Daya
KPU Papua Barat Daya batalkan Abdul Faris Umlati (AFU) sebagai Calon Gubernur (Cagub) Papua Barat Daya atas rekomendasi Bawaslu.
Rabu, 6 November 2024 -
Kandas di PTUN Manado, MRPBD Geser Gugatan soal Penetapan Paslon Gubernur-Wagub ke PTUN Jakarta
Sampai sejauh ini, kata Alfons Kambu, MRPBD belum menggugat keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 yang mengabaikan keputusan MRPBD Nomor 10 Tahun 2024.
Rabu, 23 Oktober 2024 -
Putusan PTUN Manado Bikin Heboh di WA Grup, Kuasa Hukum KPU Papua Barat Daya Tegaskan Itu Hoaks
Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum KPU Papua Barat Daya, Pieter Ell dengan tegas mengatakan, hal itu adalah hoaks.
Kamis, 17 Oktober 2024 -
Kuasa Hukum KPU Papua Barat Daya Ungkap Fakta Mengejutkan dalam Sidang Gugatan di PTUN Manado
Sidang kali ini beragendakan pembuktian melalui pemeriksaan saksi dari pihak tergugat, yakni KPU Papua Barat Daya.
Rabu, 16 Oktober 2024 -
Bawaslu Papua Barat Daya Putus 4 Laporan dari Masyarakat dan Paslon
Bawaslu Papua Barat Daya memutus empat laporan yang diajukan oleh masyarakat dan peserta pemilu perihal tahapan penetapan KPU Papua Barat Daya.
Jumat, 4 Oktober 2024 -
Kuasa Hukum KPU Papua Barat Daya Respons soal Surat Kaleng KPU dan Pelaporan ke Bawaslu
Menurutnya, sebuah surat bisa disebut kaleng jika alamat atau produk, serta yang membuat semuanya tidak jelas.
Senin, 30 September 2024 -
Pilgub Papua Barat Daya 2024 Seksi, ICAKAP: Biarkan Rakyat yang Menentukan Pemimpinnya
Melihat dinamika politik tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Cendikiawan Awam Katolik Papua Barat Daya (ICAKAP) angkat bicara.
Minggu, 29 September 2024
