TOPIK
Keuangan
-
Pemerintah kabupaten/kota se-Papua Barat Daya harus memperkuat tata kelola keuangan.
-
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor layanan keuangan digital.
-
Pengawasan ini seiring disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 10 Januari 2025.
-
Kurangnya pemahaman membuka celah bagi munculnya berbagai modus penipuan berkedok investasi maupun pinjaman online ilegal.
-
Transformasi digital sektor keuangan harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah timur Nusantara.
-
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin sebanyak 99,96 persen rekening atau 6,43 juta nasabah bank di wilayah Papua per 31 Maret 2025.
-
Dalam arahannya, Ferdinandus menegaskan, bahwa pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan harus bekerja di Maybrat.
-
Mohammad Musa’ad dalam sambutannya mengatakan, sinergi antara pemda dan kejaksaan penting dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih.
-
Lebih lanjut Ayuningtyas mengatakan, kalkulator ASB dapat menghemat waktu dalam menyusun RKA.
-
Jhoni Way dalam sambutannya mengatakan, akses keuangan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi.
-
Mamberob Rumakiek menjelaskan, pertemuan membahas beberapa isu nasional satu di antaranya mengenai pinjaman online (pinjol)
-
Sementara Pj Bupati Vicente Campana Baay dalam sambutannya mengharapkan Sicantik Maya dapat memberikan manfaat besar bagi pengelolaan keuangan.
-
Awal mula BNI hadir di Kabupaten Raja Ampat memang permintaan dari pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
-
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan mulai 1 Januari 2024.
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved