Kekerasan Terhadap Perempuan di Tanah Papua Tinggi, Komnas Perempuan Soroti Femisida di Sorong

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pembangunan ruang aman bagi perempuan pada setiap provinsi di Tanah Papua harus segera direalisasikan.

Permintaan itu disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Rainy Hutabarat kepada TribunSorong.com, Kamis (9/3/2023).

Pasalnya setiap tahunnya kasus kekerasan terhadap perempuan di enam provinsi se-Tanah Papua masih tinggi.

Baca juga: Pj Wali Kota Sorong: Angka Stunting Kota Sorong Naik 7 Persen, Butuh Kolaborasi Banyak Pihak

Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) 2023 Komnas Perempuan, tercatat 17 kasus kekerasan berbasi gender terhadap perempuan di Papua dan Papua Barat.

Adapun data yang dilaporkan pada 2022 ada 11 kasus. Terdiri dari satu kasus ranah personal, lima ranah publik, dan satu kasus lagi di ranah negara.

"Angka-angka ini tentu saja tidak menunjukkan fakta sebenarnya tentang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Papua dan Papua Barat," ujar Rainy.

Kekerasan terhadap perempuan di Pulau Papua kata Rainy seperti fenomena gunung es.

Baca juga: Aktif Berantas Kejahatan Satwa Dilindungi, YIARI Beri Penghargaan Ditpolairud Papua Barat

Femisida

Kekerasan terhadap perempuan di Kota Sorong, kini masuk dalam kategori femisida.

Arti femisida diambil dari situs Komnas Perempuan adalah pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya.

"Kasus di Sorong berupa pembakaran perempuan ODGJ secara beramai-ramai, yang berakibat kematian jelas bentuk femisida," jelasnya.

Sayangnya lanjut Rainy pada kasus itu disebabkan salah tuduh yang berlanjut pada tindakan main hakim sendiri.

Melihat kasus femisida di Sorong, ia meminta pemerintah setempat segera membuat regulasi.

"Tujuannya melindungi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas serta perempuan di wilayah Sorong," pungkasnya. (tribunsorong.com/safwan ashari)