Kementerian Pertahanan Mulai Respon Usulan Pembentukan Markas Kodam Papua Barat Daya di Sorong

TRIBUNSORONG.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan mulai merespon wacana pembentukan markas komando daerah militer (kodam) di semua provinsi di Indonesia, termasuk makodam provinsi Papua Barat Daya di Sorong.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono, diberitakan sudah setuju  atas wacana yang kali pertama diungkapkan Kepala Staf TNI-AD Jenderal Dudung Abdurachman ini.

Dudung, berharap usulan Kodam di setiap provinsi itu bisa disetujui tahun 2023 ini.

Kini tahapan pembentukan ini sudah level validasi organisasi TNI AD dan dilaksanakan bertahap, berkelanjutan sesuai skala prioritas melalui pembangunan Kodam di tiap provinsi.

Validasi organisasi turunan meliputi keberadaan Kodim di tiap Kabupaten/Kota, Batalion Kesehatan, Batalion Nubika, dan satuan-satuan produksi lain.

Untuk tahap pertama, perubahan status komando resimen militer (korem) menjadi kodam persiapan.

Respon terbaru kemenhan ini diungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Donny Ermawan Taufanto (57) di Jakarta, awal pekan ini.

Respon ini disebar dalam siaran pers Biro Humas Setjen Kemenhan, Senin (6/3/2023) lalu.

Merujuk Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, Donny menyebut pembentukan 23 kodam baru adalah upaya strategis meningkatkan kemampuan pertahanan negara, salah satunya melalui implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar.

Ini juga penyesuaian kompartemen pertahanan strategis dan Kawasan Strategis Nasional (KSN).

“Karena itulah dibutuhkan penambahan jumlah Kodam sesuai jumlah provinsi dan Kodim di sejumlah kabupaten/kota sesuai sasaran kebijakan pembangunan kekuatan pokok TNI Tahun 2020-2024," kata Donny Ermawan Taufanto.

Hingga kini, TNI-AD mengontrol 15 komando pertahanan teritorial.

Makodam berada di 15 provinsi utama di enam pulau besar Indonesia.

Sedangkan total jumlah wilayah administratif provinsi per Desember 2022 lalu, sudah menjadi 38, menyusul penambahan 4 daerah otonomi baru (DOB) di hasil pemerkaran Papua dan Papua Barat.

Di Tanah Papua sendiri kini ada dua makodam.