Prabowo Subianto Dukung Pembangunan Markas Kodam Papua Barat Daya di Sorong
Ia menyebut wacana penambahan Kodam di setiap provinsi sesuai adalah bagian dari pertahanan keamanan rakyat semesta.
Penulis: Milna Sari | Editor: Milna Sari
TRIBUNSORONG.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mewacanakan penambahan markas Komando Daerah Militer (Kodam) di semua provinsi di Indonesia, termasuk makodam provinsi Papua Barat Daya di Sorong.
Ia menyebut wacana penambahan Kodam di setiap provinsi sesuai adalah bagian dari pertahanan keamanan rakyat semesta.
“Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah," ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu 11 Februari 2023 lalu.
Prabowo mengatakan saat ini Polri saja sudah memiliki Polda di setiap provinsi, sehingga TNI pun tak mau ketinggalan.
"Polisi sudah ke arah situ tiap provinsi ada polda. Nah, sekarang kita tiap provinsi kita tingkatkan menjadi kodam," ujarnya.
Wacana penambahan Kodam ini pertama kali diungkapkan Kepala Staf TNI-AD Jenderal Dudung Abdurachman ini.
Dudung, berharap usulan Kodam di setiap provinsi itu bisa disetujui tahun 2023 ini.
Kini tahapan pembentukan ini sudah level validasi organisasi TNI AD dan dilaksanakan bertahap, berkelanjutan sesuai skala prioritas melalui pembangunan Kodam di tiap provinsi.
Validasi organisasi turunan meliputi keberadaan Kodim di tiap Kabupaten/Kota, Batalion Kesehatan, Batalion Nubika, dan satuan-satuan produksi lain.
Untuk tahap pertama, perubahan status komando resimen militer (korem) menjadi kodam persiapan.
Respon terbaru kemenhan ini diungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Donny Ermawan Taufanto (57) di Jakarta, awal pekan ini.
Respon ini disebar dalam siaran pers Biro Humas Setjen Kemenhan, Senin (6/3/2023) lalu.
Merujuk Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, Donny menyebut pembentukan 23 kodam baru adalah upaya strategis meningkatkan kemampuan pertahanan negara, salah satunya melalui implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar.
Ini juga penyesuaian kompartemen pertahanan strategis dan Kawasan Strategis Nasional (KSN).
“Karena itulah dibutuhkan penambahan jumlah Kodam sesuai jumlah provinsi dan Kodim di sejumlah kabupaten/kota sesuai sasaran kebijakan pembangunan kekuatan pokok TNI Tahun 2020-2024," kata Donny Ermawan Taufanto.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.