Anggota DPR RI Bahas Pembentukan Ombudsman di Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Menjadi provinsi baru, Papua Barat Daya akan memiliki Ombudsman sendiri.

Badan legislasi (Baleg) DPR-RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Senin (20/3/2023) di Setdaprov Papua Barat Daya, membahas pembentukan Ombudsman di provinsi ke 38 tersebut.

Wakil ketua Baleg DPR-RI Achmad Baidowi mengatakan Papua Barat Daya sebagai provinsi baru tentu memerlukan kehadiran lembaga Ombudsman.

"Tentu saja nanti akan dibentuk sendiri Ombudsman Papua Barat Daya berbeda dengan provinsi induk Papua Barat," katanya.

ujarnya.

Baca juga: Pj Gubernur PBD Musaad Sebut Sorong Adalah Miniatur Indonesia: Banyak Suku, Ras dan Agama di Sini

Kunjungan kerja (kunker) ke Pemprov Papua Barat Daya itu ujarnya juga untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka menyusun rencana Undang-undang (RUU) Ombudsman.

Selain itu, kunker ini bertujuan mempelajari dan mengkaji beberapa hal pokok terkait tugas, kewenangan, keanggotaan dan sistem pendukung, pelaporan, kelembagaan di daerah, kode etik, pendanaan dan harmonis peraturan perundangan Ombudsman RI.

Kedudukan Ombudsman RI, ucapnya, perlu dilakukan penguatan kelembagaan sekaligus melakukan strukturisasi.

"Satu diantaranta perlu dilakukan sinkronisasi kedudukan status Ombudsman lembaga sebagai layanan publik," katanya.

Baleg berencana merevisi UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman merujuk hadirnya empat DOB di tanah Papua.

"Termasuk hal-hal yang belum diatur oleh UU lama bisa disampaikan dalam proses penyusunan UU baru," lanjutnya. 

Baca juga: Durian Tahi Kambing Khas Sorong, Rasanya Tak Kalah Lezat dari Durian Umumnya

Sementara Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Edison Siagian mengatakan, Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Itu tertuang dalam UU 37 tahun 2008.

Menurutnya, kehadiran Ombudsman dapat jadi corong aplikasi publik dan mengedukasi masyarakat sebagai keterbukaan umum.

"Ombudsman hadir sebagai badan pengawas publik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik," katanya.

Hadir dalam pertemuan, tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, perempuan, akademisi, pemerintah daerah, perwakilan ombudsman Papua Barat dan TNI-Polri. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)