Hari Lahir Pancasila

ASN Minim Ikut Upacara Hari Lahir Pancasila, Sekda Edison Beri Teguran

Pemerintah provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara memperingati hari lahir Pancasila, banyak tegur ASN yang tak ikut upacara.

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Rahman Hakim
TribunSorong/Petrus Bolly Lamak
Pemerintah provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara memperingati hari lahir Pancasila Kamis (1/6/2023). 

ASN Minim Ikut Upacara Hari Lahir Pancasila, Sekda Edison Beri Teguran

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara memperingati hari lahir Pancasila.

Upacara yang dipimpin oleh Penjabat Sekda Papua Baray Daya Edison Siagian itu berlangsung di kantor dinas kesehatan provinsi, eks RSUD kabupaten Sorong, Kampung Baru, Kota Sorong Kamis (1/6/2023).

Sayangnya, dalam upacara tersebut kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat minim sekali.

Upacara itu hanya dihadiri oleh kurang lebih 50 otang ASN sedangkan pejabat esalon II hanya dua dari 33 yang hadir.
Dalam arahannya, Penjabat Sekda Edison Siagian langsung memberikan teguran lisan kepada ASN soal kedisiplinan dalam bekerja terutama kehadiran untuk mengikuti kegiatan seperti begini.

Baca juga: Telkomsel Hadirkan Paket RoaMAX Haji, Operasikan GraPARI Makkah & Posko Layanan Haji di Arab Saudi

Baca juga: Jadi Rumah Keberagaman di Tanah Papua, George Yarangga Ajak Anak Muda Rawat Kota Beriman

"ASN dalam melaksanakan tugasnya harus disiplin, hal yang sangat sederhana yaitu kehadiran apel pagi atau upacara di kantornya harus diikut secara baik," kata Edison Siagian kepada TribunSorong.com.

Ia tegaskan, teguran ini baru secara lisan karena penetapan pejabat eselon III, IV dan staf belum dilantik.

Kedepan teguran akan dilakukan tertulis apalagi pelanggaran tidak hadir pada upacara penting seperti ini, apel pagi dan lainnya.

Siagian mengatakan saat dirinya bertugas di kementrian dalam negeri RI, ASN dan juga pejabat yang malas mengikuti upacara serta apel langsung diberikan teguran tertulis.

"Jika pelanggaran ini dilakukan berulangkali sampai tiga kali maka sudah pasti ada sanksi, bakal diterapkan di provinsi ke-38 ini," ungkapnya

Lanjutnya ASN di provinsi Papua Barat Daya ada 120 orang terdiri dari Pj Gubernur, Sekda dan 33 pejabat eselon II sedangkan 85 ASN yang saat ini sedang membantu melaksanakan roda pemerintahan di kantor Gubernur dipinjam dari kabupaten/ kota terdekat, namun belum tentu diterima.

"Akan kita lihat hasil esesment yang sedang dilakukan dapat diterima bekerja di disini atau tidak, untuk pejabat eselon III dan IV akan dilantik dalam bulan juni 2023 ini, kita sedang menunggu persetujuan dari pemerintah pusat," pungkas dia.

 (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)

 

Sumber: TribunSorong
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved