Kemenko Polhukam Kunker ke Papua Barat Daya Bahas Infrastruktur hingga MRP

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemko Polhukam RI) kunjungan kerja (kunker) ke Papua Barat Daya, Rabu (14/6/2023).

Asisten dua Gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Jhoni Way mengatakan tim Kemenko Polhukam dipimpin asisten deputi bidang otonomi khusus (ostus).

Ada sejumalah hal yang dibahas dalam pertemuan bersama Kemenko Polhukam.

Kedatangan tim Kemenko Polhukam guna mendengarkan capaian dan permasalahan yang terjadi di provinsi termuda Indonesia itu.

Baca juga: Formi Papua Barat Daya Turunkan Lima Cabang Olahraga Masyarakat di Fornas VII Bandung

"Mereka (tim Kemko Polhukam) banyak dengar dari kami pemerintah Papua Barat Daya yang dipimpin Pj Sekda Edison Siagian," katanya kepada TribunSorong.com

Hal yang dibahas, ucapnya menyangkut dukungan anggaran pembangunan infrastruktur perkantoran di Papua Barat Daya.

"Sumber dana yang kami bicarakan tadi misalnya APBN itu seperti apa," ungkapnya.

Dijelaskan, ada kesepakatan pemerintah pusat dan DOB terkait pembangunan infrastruktur.

Di mana pemerintah pusat membantu bangun tiga infrastruktur utama yakni kantor Gubernur, DPRP dan MRP.

"Itu menjadi fokus yang dibangun oleh kementrian PUPR, untuk kantor lain dibangun pakai APBD," jelasnya.

Hal berikut yang dibahas terkait seleksi MRPBD. Kemko Polhukam minta MRP ini diseleksi harus suku asli yang ada di wilayah adat setempat.

"Tadi kami juga ada diskusi sedikit terkait MRP perwakilan dari raja ampat. Kita sudah diskusikan tadi tapi sementara proses di Kesbangpol, itu yang nanti dipertimbangkan karena nama-nama MRP terakhir nanti ditangan Menkopolhukam," ujarnya.

Ia menambahkan, setelah mendengar penyampaian dari pemerintah Papua Barat Daya, tim Kemko Polhukam akan undang kementerian terkait di Jakarta untuk rapat bersama.

"Apa yang kami sampaikan nanti bisa dibahas di kementerian lembaga terkait," pungkas dia.

(tribunsorong.com/petrus bolly lamak)