Rapat Paripurna LKPj Bupati Maybrat 2022, Bernhard Sebut Evaluasi dari DPRK Jadi Langkah Perbaikan

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Maybrat menggelar Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan Laporan Keterangan Pertanggunganjawaban (LKPj) Bupati Maybrat Tahun 2022, Jumat (18/8/2023).

Acara berlangsung di gedung DPRK, Kumurkek, Distrik Aifat, Maybrat, Papua Barat Daya.

Baca juga: Intelektual Muda Apresiasi Tangan Dingin Pj Bupati Maybrat Bangun Jalan Mare

Wakil Ketua I DPRK Maybrat Habel Howay yang juga menjabat Plh ketua dalam sambutannya mengatakan, penyampaian LKPj kepala daerah merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: Waket II DPRD Maybrat Minta Kontraktor Perhatikan Kualitas Pekerjaan yang Dibiayai Dana Otsus

Hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan selama satu tahun akan dicermati bersama dalam penjelasan bupati yang pada dasarnya berisi capaian pembangunan selama kurun waktu 2022.

"Jawaban bupati selain merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Maybrat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran, juga sekaligus upaya menerapkan prinsip akuntabel dan transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Habel Howay.

Berdasarkan amanat regulasi, lanjutnya, kepala daerah seharusnya menyampaikan LKPj kepada DPRK satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau paling lambat 31 Maret.

Urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran akan dibahas DPRK.

Baca juga: Akses Jalan Wilayah Mare Maybrat Terisolir, Pemkab Kucur Rp28,6 Miliar Tahun Ini, Berikut Rinciannya

Hasilnya berupa rekomendasi terbaik menyankut penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2022, antara lain optimalisasi aktivitas pemerintahan di wilayah Ibu Kota Kumurkek dan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Maybrat.

Selanjutnya penanggulangan masalah kamtibmas dan pemulangan pengungsi, pengoperasian puskesmas maupun pustu, promosi wisata, serta berbagai kegiatan lainnya.

"Anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah yang berisi capaian pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan strategis yang ditetapkan, serta tidak lanjut rekomendasi tahun anggaran sebelumnya dalam penyusunan LKPj," kata Abel Howay.

Baca juga: DPRK Maybrat Tinjau Pengerjaan Jalan Susumuk-Ayata, Politisi Hanura: Kami Dukung Pogram Pj Bupati

Ia menambahkan, rekomendasi DPRK nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja pelaksanaan pembangunan pada periode tahun anggaran 2023.

Oleh karena itu sangat penting dibangun kemitraan antara pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam mengawal seluruh program pembangunan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Maybrat.

Baca juga: Ferdinandus Taa Sah Jadi Pj Sekda Maybrat, Pj Bupati Bernhard Ingatkan soal Tugas-tugas Penting

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu dalam pidato LKPj menyampaikan, dirinya berterima kasih atas terselenggaranya pemerintahan karena pada hakikatnya eksekutif dan legislatif sama-sama adalah di pemerintahan Kabupaten Maybrat .

"Ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini kepala daerah diwajibkan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di antaranya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," ujarnya.

Selanjutnya melaporkan LKPj kepada dewan perwakilan rakyat kabupaten DPRK dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Penyusunan LKPj ini, kata Bernhard E Rondonuwu, merupakan laporan pelaksanaan (progres report) dari bupati kepada DPRK dalam kerangka transparan dan penyelenggaraan akuntabel atas penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan yang dilaksankan selama satu tahun berjalan pada 2022.

Baca juga: Petani Maybrat Diajarkan Cara Sangrai Kacang Tanah

Di samping itu, dalam LKPj 2022, pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan pertanggungan jawaban keuangan daerah berupa laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, operasional, perubahan saldo anggran lebih, serta catatan atas laporan keuangan.

"Lebih jelasnya bisa dilihat penjabaran dari APBD atau kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dalam materi laporan kinerja LKPj 2022 pada bab lll atau juga pada lampiran," kata Bernhard E Rondonuwu.

Ia berharap LKPj dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi DPRK pada khususnya dan pada pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) pada umumnya, dalam menilai dan menyikapi pencapaian kinerja atas penyelenggaraan urusan desentralisasi.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi eksekutif mengenai perbaikan-perbaikan, baik dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat baik dari tahap penyusunan, pembahasan yg sementara sedang berlangsung sampai dengan penetapannya nanti. Besar harapan saya, kritik dan saran yang nantinya dikemukakan, dapat menjadi semangat motivasi baru untuk kita semua dalam pembangunan Kabupaten Maybrat yang kita cintai," ucap Bernhard E Rondonuwu. (*/tribunsorong.com)