Hairul Raha Sebut Kasus Korupsi Dinas Pertambangan Raja Ampat Jadi Peringatan Keras Bagi Pejabat

TRIBUNSORONG.COM, SORONG -  Hairul Raha Ketua Bidang Advokasi Dan Lingkungan Hidup Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).

Ia mengatakanpPemberitaan yang luar biasa di bulan ini adalah, upaya paksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong yang resmi menetapkan Selviana Wanma (SW) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Perluasan Jaringan Tegangan Rendah dan Menengah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2010.

Baca juga: Wabup Raja Ampat Tinjau Penanganan Balita Stunting di Kelurahan Bonkawir

Penetapan SW sebagai tersangka didasarkan atas keterkaitan yang bersangkutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Perluasan Jaringan Tegangan Rendah dan Menengah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2010. 

Maka kejadian ini harus menjadi warning untuk setiap pejabat pejabat kita di Papua Barat Daya ini yang mencoba ingin bermain-main dan mencari kekayaan diatas penderitaan rakyatnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Terduga Korupsi Jaringan Listrik di Raja Ampat Ditangkap saat Turun dari Pesawat

"Yang ingin saya tegaskan di sini adalah tujuan akhir sebuah pemerintahan tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, Kalau rakyat di sebuah wilayah menjerit, pasti ada yang tidak beres di pemerintahan itu," ucap Hairul Raha Kepada TribunSorong.com, Jumat (15/9/2023).

Menurutnya, mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah harus menghadirkan pemerintahan yang bersih (clean goverment). Pemerintahan yang bersih itu adalah pemerintahan yang bebas dari segala bentuk korupsi. 

"Jika kolusi dan nepotisme itu ada, yakinlah pemerintah dan masyarakat di wilayah itu tidak bisa tidur nyenyak,"ucap Hairul.

Lanjutnya, untuk menghadirkan clean goverment memang menjadi tantangan setiap kepala pemerintahan.

Setiap pemerintahan seharusnya mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah yang memberi rahmat dan perlindungan pada rakyatnya tanpa distorsi itu hadir jika segala bentuk korupsi dan nepotisme.

Menurutnya, praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat itu harus dilawan dan diupayakan semaksimal mungkin tidak terjadi dalam pemerintahan.

Ia berharap pemprov Papua Barat Daya harus memperlihatkan praktik pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah yang baik dan menjadi contoh bagi provinsi-provinsi ataupun daerah lain di Indonesia. 

Ia berharap kepada seluruh pejabat Pemerintahan Papua Barat Daya bukan hanya sekedar berusaha mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, namun kepercayaan seluruh rakyat.

"Jadi, pemerintahan bersih atau bebas korupsi itu memberi banyak manfaat. Tidak saja bagi pengelola pemerintahan yang memegang amanah dan tanggung jawab besar, tetapi juga untuk kemaslahatan seluruh elemen masyarakat," ucap Hairul Raha.(tribunsorong.com/Aldi Tamnge)