Pj Gubernur PBD Muhammad Musa'ad Tekankan 5 Poin Pemilu Damai 2024, Singgung soal Hibah Pemerintah

TRIBUNSORONG.COM,SORONG - Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar Rapat Forkopimda Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (20/10/2023).

Kegiatan berlangsung di Rylic Panorama hotel Kampung Baru, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh para pimpinan daerah yakni Pj Bupati, Pj Wali Kota, pimpinan OPD, Danrem, Pangkoarmada III, Kapolda Papua Barat, Kapolresta Sorong Kota, Bawaslu Papua Barat Daya, KPU Provinsi Papua Barat Daya dan tamu undangan lainya.

Rapat tersebut digelar secara tertutup oleh para pimpinan daerah.

Usai rapat Pj Gubernur Provinisi Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengatakan rapat tersebut membahas terkait persiapan pemilu pada tahun 2024 mendatang.

Baca juga: Menuju Musyawarah Komisariat, Pemuda Katolik Papua Barat Daya Sowan ke Muhammad Musaad

"Kami telah mendengar laporan dari KPU dan BAWASLU terkait lima hal yang kami sepakati," ujar Pj Gubernur Provinisi Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad kepada awak media, Jumat (20/10/2023).

Lima poin yang ditekankan adalah:

1. Kami sepakat untuk setiap dua minggu sekali melakukan rapat kordinasi dan sebelum rapat kordinasi di tingkat pimpinan pihaknya akan melakukan rapat teknis untuk melaporkan rapat tersebut kepada pihaknya.

2. Segera membentuk tim posko pemilu yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur gabungan.

3. Sepakat akan membuat pemetaan terhadap KPU terkait titik kerawanan konflik dan distribusi.

Baca juga: Jawab Tuntutan Unjuk Rasa Guru, Muhammad Musaad Janji Dua Hari Lagi Gaji Dibayar

4. Sepakat untuk melakukan deklarasi pemilu damai setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh gelar pasukan pengamanan untuk pemilu damai.

5. Mengantisipasi tragedi kemanusian pada pemilu sebelumnya, maka pemda Kabupaten/Kota agar menyiapkan posko kesehatan khusus selama proses pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan suara.

Pada kesempatan itu Musa'ad juga menjelaskan bahwa KPU, BAWASLU dan OPD lainya telah sepakat untuk meneyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Hibah Pemerintah daerah itu semua Bupati dan Pj Wali Kota sudah siap untuk menyelesaikan NPHD di bulan Oktober ini, sehingga KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pemilu dengan evektif," kata Musa'ad. (tribunsorong.com/aldytamnge).