PERMAHI Sebut Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar Rusak Iklim Demokrasi

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Sorong menilai pakta integritas Penjabat (Pj) Bupati Sorong dan Kabinda Papua Barat telah mencederai iklim demokrasi.

Diketahui, Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat diduga meneken pakta integritas agar mendukung Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Ketua DPC Permahi Sorong Rizal Abusama mengatakan, jabatan Pj Bupati adalah wakil negara yang ada di daerah agar mengawal jalannya roda pemerintahan di daerah.

Baca juga: Dugaan Pj Bupati Sorong Teken Pakta Integritas Dukung Ganjar, Begini Kata Pj Gubernur Musaad 

Seorang penjabat daerah, menurut dia, harus netral selama menjalankan jabatan yang diamanatkan.

"Seorang Pj Bupati tidak dipilih oleh rakyat sesuai aturan, sehingga dia harus tegak lurus dan wajib netral selama tugas," ujar Rizal kepada TribunSorong.com di Kota Sorong, Sabtu (18/11/2023).

Ia berujar, jika pakta integritas yang viral itu benar diteken oleh kedua pejabat tersebut, maka secara sadar demokrasi pun rusak.

Menurutnya, persoalan demokrasi di Sorong akhir-akhir ini justru melawan aturan dan cara main yang tidak sesuai aturan yang ada.

"Setiap warga bebas menentukan pendapat, jika memang pakta integritas itu benar dibuat oleh keduanya, maka otomatis telah merusak demokrasi," katanya.

Rizal berharap, persoalan ini harus dibuka oleh pihak yang berwenang dan Bawaslu bisa segera mengusut tuntas hal tersebut.

Sebagai informasi, pakta integritas yang duduga diteken oleh Yan Piet Mosso itu viral dan beredar luas di media sosial termasuk dalam grup aplikasi WhatsApp.

Baca juga: Ini Alasan KPK Jadikan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso Tersangka Kasus Suap

Baca juga: Yan Piet Mosso Bantah Soal Surat Pakta Integritas, Begini Kata Ketua KPK

Berikut isi pakta integritas yang diduga diteken oleh Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023:

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong.

2. Tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini. (tribunsorong.com/safwan ashari)