RJK Apresiasi Perayaan HUT ke-22 Otsus di PBD, Fokus Bahas Pendidikan hingga Pemilu 2024

TRIBUNSORONG.COM,SORONG - Dalam rangka perayaan HUT ke-22 Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Papua Fest 2023 dengan mengusung tema Spirit of Otsus.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Lambertus Jitmau Kota Sorong, Rabu (22/11/2023).

Pada kesempatan itu Anggota DPR RI Komisi X, Robert Joppy Kardinal menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat bagus.

"Saya memberikan apresiasi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad karena melakukan hal ini dengan meriah dan mengundang antusias dari masyarakat," ujar anggota DPR RI Komisi X Robert Joppy Kardinal kepada TribunSorong.com, Rabu (22/11/2023).

Baca juga: USAID Kolaborasi Paparkan Capaian Otsus di Event Papua Fest 2023

Ia menekankan hal penting terkait pembangunan di tanah Papua adalah pendidikan.

Ia meminta kepada setiap Kepala Daerah agar melakukan program pendidikan untuk Orang Asli Papua.

Menurutnya, dengan adanya program pendidikan untuk OAP pasti akan merubah masa depan dan pembangunan di tanah Papua.

Ia juga menambahkan bahwa gubernur di tanah Papua itu harus Orang Asli Papua .

"Jadi untuk gubernur harus Orang Asli Papua, jadi kalau ada yang merasa bukan Orang Asli Papua tidak perlu melakukan gerakan tambahan," ujarnya.

Pada kesempatan itu pria yang disapa RJK juga mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjabat sebagai menteri hingga 20 Oktober 2024.

"Pilkada dilakukan bulan September 2024 jadi beliau masih menjabat sebagai menteri," katanya

Selain itu, RJK juga meminta agar pemerintah meningkatkan fasilitas dan pelayanan rumah sakit di Provinsi Papua Barat.

Baca juga: Peringatan Hari Otsus, Mendagri: Ini Momen Evaluasi Kurang dan Lebih Pejabat di Tanah Papua

Dia juga menceritakan ada seorang ibu yang datang ke rumah sakit di Provinisi Papua Barat Daya yang tidak bisa menggunakan alat cuci darah lantaran tidak ada.

"Inikan sangat ironis, bagaimana kalau orang yang tidak mampu, kalau dia mau cuci darah harus berangkat ke Jakarta atau Ambon atau ke Manado untuk mengeluarkan biaya dengan harga tiket yang cukup mahal belum lagi tempat tinggalnya di sana karena orang mau cuci darah bisa 3 hari sekali seminggu sekali dan masa dia harus bulak balik," ujarnya

Menurutnya, dengan hal tersebut harus di perhatikan sehingga masyarakat dapat merasakan fasilitas dan pelayanan.

Pada kesempatan itu juga meminta kepada semua masyarakat agar memantau dan mengontrol program-program yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah.

RJK juga menjelaskan bahwa DPRD Provinsi Papua Barat Daya belum terbentuk agar masyarakat maupun LMA dan LSM agar mengawasi penggunaan anggaran oleh Pemerintah Daerah. (tribunsorong.com/aldytamnge).