Infrastruktur Dasar jadi Tantangan Pembangunan di Kabupaten Lembata NTT, Begini Solusi DPRD

TRIBUNSORONG.COM - Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang dihadapkan tantangan pembangunan.

Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero mengatakan, ada empat tantangan pembangunan yang perlu digodok.

Baca juga: KPU Tetapkan 65 Caleg Hasil Pemilu 2024, Politisi Wajah Baru Dominasi Kursi DPRD NTT

Pokok pikiran pembangunan itu terungkap dalam forum musrenbang tingkat Kabupaten Lembata di aula Kantor Bupati Lembata, Senin (18/3/2024).

Menurut dia, kendala atau tantangan  yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Lembata saat ini dan ke depan  ada  empat yakni banyak infrastruktur dasar yang belum tersedia secara maksimal (jalan, jembatan dan air bersih). 

Masih banyak penduduk yang berpenghasilan rendah, banyak kantor- kantor pemerintah yang belum memiliki gedung sendiri (sewa) dan  tantangan keempat adalah potensi bencana alam.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lembata ini menjelaskan panjang jalan negara di Kabupaten Lembata 61.45 km, jalan provinsi 39 km, jalan kabupaten 723.553 km.

Baca juga: Daftar Lengkap 65 Calon Anggota DPRD Provinsi NTT Siap Lantik, PDI-P dan Golkar Raih Kursi Terbanyak

Total panjang jalan di Kabupaten Lembata, 824,003 km dengan kondisi permukaan jalan aspal 367.812 km, jalan beton 84,673 km.

Jalan kerikil 114, 241 km, jalan tanah 256,187 km dan jalan lainnya 284,229 km. Untuk pembiayaan infrastruktur jalan bersumber dari APBN untuk jalan negara, APBD I untuk jalan provinsi dan DAU dan DAK (APBD II) untuk jalan kabupaten.

Terkait dengan empat kendala atau tantang yang sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Lembata, beberapa solusi yang ditawarkan yakni kebijakan daerah harus berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat yang tepat sasaran baik perencanaan program atau kegiatan maupun penganggaran yang berbasis pada masalah. 

Baca juga: Ratu Wulla Caleg NasDem Suara Terbanyak Undur Diri, Eks Gubernur NTT Peluang Menuju Senayan

Kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mendukung pembangunan yang maksimal. Transparansi penyelenggaran pemerintahan.

Selain itu lanjut Piter Gero kebijakan pembangunan daerah harus berpihak pada Perda nomor 3 tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Lembata, peningkatan pendapatan daerah harus berpedoman pada Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak.

Baca juga: Aksi Nekat Warga NTT Viral, Lintasi Sungai Deras Pakai Seutas Tali, Demi Beli Kebutuhan Hidup

Selain itu Pemerintah segera melakukan persiapan materi Ranperda tentang RPJPD Kabupaten Lembata tahun 2025-2045 dan dukungan anggaran untuk pembahasannya nanti. (*)

Artikel ini telah tayang di Pos-Kupang.com dengan judul Ketua DPRD Lembata Ungkap Empat Tantangan Pembangunan di Lembata