DPD RI Desak Pemerintah dan Perindo segera Hidupkan Industri Perikanan di Sorong Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Pemilihan Papua Barat Daya Agustinus R Kambuaya mendesak pemerintah dan PT Perikanan Indonesia (Perindo) mengaktifkan industri perikanan di Sorong.

Baca juga: Senator Hartono Goes To Campus, Soroti Peran DPD RI dan Perjuangan Kepentingan Daerah

Dulu, fasilitas industri perikanan itu menjadi pusat pengolahan ikan dan lapangan kerja bagi masyarakat, kini mangkrak dan tidak dimanfaatkan.

“Kami mendatangi fasilitas Perindo di Sorong. Peralatan masih ada, teknologinya tinggi, tapi semuanya tidak beroperasi lagi,” katanya.

“Penjelasan yang kami dapat, katanya terjadi rasionalisasi. Saya tidak tahu maksudnya apa, tapi kasarnya itu pengurangan pegawai.” 

Ia menilai, kebijakan rasionalisasi Perindo bertolak belakang dengan semangat pemerintah membuka lapangan kerja dan memperkuat sektor perikanan nasional.

“Presiden kita bicara soal penyerapan lapangan pekerjaan tapi perusahaan justru mengurangi tenaga kerja. Ini kontradiktif,” kata Agustinus.

Baca juga: Viral Dapur MBG di Warung Babi, Anggota DPD RI Papua Barat Daya Sidak Lokasi, Ini Temuannya

Ia menyampaikan, harga pakan ikan di Papua Barat Daya melonjak. 

Menurutnya, harga pelet apung mencapai Rp800 ribu per karung sangat membebani pembudidaya ikan. 

“Saya sudah konfirmasi ke dinas perikanan provinsi dan kabupaten/kota, bahkan balai benih ikan, belum ada solusi. Pertanyaannya, ini tugas siapa Perindo atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karena di website Perindo disebut ada hilirisasi dan produksi pakan,” ucapnya.

Baca juga: 16 Tim Sepak Bola Sorong Selatan Berebut Trofi DPD RI Cup 2025, Mamberob: Dukung Bakat Generasi Muda

Pria asal Maybrat itu menyatakan ketiadaan Perindo sebagai offtaker (penjamin harga ikan) memberikan dominasi pasar kepada pihak swasta, sehingga merugikan nelayan. 

“Mereka bisa memainkan harga kapan saja. Nelayan sudah susah payah melaut, tapi hasilnya tidak sebanding,” ujarnya.

Baca juga: Komite IV DPD RI Perketat Pengawasan Keuangan Negara, Fokus Dana Transfer Daerah dan Hasil Audit BPK

Ia berharap rencana pemerintah mengaktifkan unit usaha perikanan berdampak pada kesejahteraan nelayan.

“Kalau Sorong tidak masuk dalam program reaktivasi, kasihan nelayan kita. Mereka ini tulang punggung ekonomi pesisir. Jadi, mohon Sorong diperhatikan,” katanya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)