Sumber Daya Manusia Maybrat

30 Honorer di Maybrat Curhat Resah terkait Verifikasi dan Validasi, Asisten II Tegaskan Posisi Pemda

Engelbertus Turot pun berusaha memberikan jawaban yang jelas serta menegaskan bahwa pemerintah daerah berpihak kepada kepentingan pegawai honorer.

Editor: Jariyanto
DOK. HUMAS PEMKAB MAYBRAT
Asisten II Setda Kabupaten Maybrat Engelbertus Turot foto bersama 30 honorer daerah usai pertemuan di aula kantor bupati, Kumurkek, Distrik Aifat, Maybrat, Papua Barat Daya, Senin (6/5/2024). 

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Asisten II Setda Kabupaten Maybrat Engelbertus Turot mewakili Penjabat (Pj) Bupati Bernhard E Rondonuwu mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran guna memastikan proses verifikasi dan validasi terhadap honorer daerah berjalan lancar.

Langkah tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memastikan keadilan dan ketelitian dalam administrasi kepegawaian.

Baca juga: TPP dan Jatah Beras ASN Terlambat Cair secara Nasional, Pemkab Maybrat Upayakan Salurkan Setengahnya

Baca juga: Pj Bupati Maybrat ‘Warning’ ASN yang Tak Masuk Kantor Distrik, Perketat Sistem Pengawasan

Hal itu disampaikan dalam sebuah pertemuan dengan 30 honorer daerah yang dilaksanakan di aula kantor bupati, Kumurkek, Distrik Aifat, Maybrat, Papua Barat Daya, Senin (6/5/2024) lalu.

Engelbertus Turot menambahkan, koordinasi dengan BPKP Provinsi Papua Barat Daya dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB ) intens dilakukan.

Hal ini merupakan upaya serius pemerintah daerah dalam memastikan bahwa segala proses yang dijalankan telah sesuai standar yang berlaku dan mendapatkan pengawasan ketat.

Dalam pertemuan itu, dibuka forum diskusi sehingga para honorer memiliki kesempatan mengajukan pertanyaan dan menyampaikan curhatan-curhatan dan kekhawatiran mereka dalam proses validasi dan verifikasi.

Baca juga: Sidak Kantor Distrik Ayamaru Utara, Pj Bupati Maybrat Kecewa Tak Ada Satupun ASN Berkantor

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Bertemu Aliansi Honorer Daerah, Bahas Status Kepegawaian

Engelbertus Turot pun berusaha memberikan jawaban yang jelas serta menegaskan bahwa pemerintah daerah berpihak kepada kepentingan pegawai honorer.

Menurutnya, Pemkab Maybrat masih menunggu arahan dari BPKP pusat sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi.

Arahan dari BPKP ini nantinya akan menjadi acuan penting dalam melangkah ke tahapan selanjutnya dari proses verifikasi dan validasi.

Engelbertus Torut berharap, pertemuan bisa menjadi momentum penting dalam peningkatan kualitas manajemen kepegawaian di Kabupaten Maybrat.

"Pertemuan ini tidak hanya sebagai sarana laporan dari pemerintah daerah, tetapi juga sebagai bentuk dialog produktif antara pemerintah dan para pegawai honorer. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama dan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat," katanya. (*/tribunsorong.com)

Sumber: TribunSorong
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved