Pemprov Papua Barat Dinilai Permainkan Hak-hak Awak West Papua Cruiser dan Pasific Traider

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Nakhoda bersama Anak Buah Kapal (ABK) West Papua Cruiser dan Pasific Traider menggelar aksi protes di Pelabuhan Klalin, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (14/10/2024).

Baca juga: BREAKING NEWS : Awak Kapal West Papua Cruiser dan Pasific Traider Protes Pemprov Papua Barat

Nahkoda Kapal West Papua Cruiser Habel Rumbino mengungkap alasan pihaknya protes ke Pemprov Papua Barat.

Ia menjelaskan, bahwa ada satu diantara ABK meninggal di atas kapal saat sedang kerja.

“Selain itu hak-hak kami lain juga belum dibayar selama enam bulan terhitung dari Mei-Oktober 2024.Karena anak istri kami juga membutuhkan seperti biaya sekolah dan lainya," ujar dia.

Menurut dia, Pemrov Papua Barat telah mempermainkan 15 ABK yang bekerja di kedua kapal tersebut.

Permainan pemprov terjadi berulang-ulang kali sejak tahun 2023 sampai sekarang 2024.

"Ini belum selesai-selesai masih terjadi permainan begitu terus dan makanya kami gelar aksi protes ini," katanya.

Baca juga: BREAKING NEWS: 8 Bulan Tak Digaji, Awak West Papua Cruiser dan Speed Pasific Trader Demo Pemprov

Dia bersama awak kapal berharap kepada Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat dapat memperhatikan 15 orang ABK tersebut.

"Mohon bantuan bapak tolong kami, kami ini orang kecil pada siapa kami minta tolong kalau bukan sama pak pj gubernur," pungkas dia. 

Aksi Protes

Nakhoda bersama Anak Buah Kapal (ABK) West Papua Cruiser dan Pasific Traider menggelar aksi protes di Pelabuhan Klalin, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (14/10/2024).

Baca juga: Awak West Papua Cruiser dan Speed Pasific Trader Ancam Jual Kapal Pemprov

Pantauan TribunSorong.com, sekira 15 orang ABK berkumpul di Pelabuan Klalin sekira pukul 12:00 WIT.

Di ketahui ABK Kapal Pasific Traider berjumlah tiga orang sedangkan Kapal West Papua Cruiser berjum 12 orang.

Belasan ABK protes meminta kepastian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Terkait pembayaran gaji mereka selama enam bulan yakni dari Mei-Oktober 2024.

"Status kami harus jelas karena kami bekerja di atas kapal ini butuh makan dan minum untuk anak istri kami," kata Nahkoda West Papua Cruiser Habel Rumbino. (tribunsorong.com/aldy tamnge)