Tol Laut di Indonesia Timur Dinilai Berhasil, Kemenhub Usul Dilanjutkan Era Pemerintahan Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Transportasi tol laut yang digalakkan pemerintaham Joko Widodo-Ma'ruf Amin diharapkan bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Harapan itu disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hartanto.

Menurutnya tol laut ini merupakan program unggulan lantaran bisa menekan disparitas harga untuk wilayah Indonesia Timur.

Baca juga: ASPUMI Sebut Minimnya Transportasi Jadi Penyebab Wisatawan Jarang Berkunjung ke Misool 

Transportasi ini diupayakan tetap berjalan meskipun masih banyak kekurangan dan kendala di lapangan.

"Kami dari Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal dan Perhubungan Laut memohon agar tol laut tetap dipertahankan," kata Hartanto dalam Coffee Morning bersama Forwahub di Gedung Karsa, Jakarta, Selasa (8/10/2024) lalu.

Kemenhub, lanjut Hartanto, telah mengajukan anggaran untuk program tol laut sebesar Rp1.124 triliun di 2025. 

Baca juga: Kepala Staf Angkatan Laut Beri Penghargaan kepada Pj Wali Kota Sorong

Angka tersebut baru sebatas usulan sehingga realisasi anggarannya baru bisa dilihat pada Desember 2024 mendatang.

"Sampai saat ini masih jalan terus pengajuannya dan programnya," ucap Hartanto.

Selain itu, tambahnya, Kemenhub tengah berupaya melaksanakan perbaikan dengan menambah kapal dan ketepatan waktu operasional. 

Hal itu dilakukan guna mempertahankan prestasi yang sudah ada.

"Memang kami sadar masih ada beberapa banyak kekurangan. Kami terus berupaya mencoba sempurnakan," ucap Hartanto.

39 trayek tol laut

Sebelumnya dalam sebuah kesempatan, Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan selama 10 tahun kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) trayek tol laut sudah mencapai 39 dari yang semula hanya tiga trayek pada 2015 lalu.

Dasar inisiasi Presiden untuk menghadirkan layanan tol laut adalah angkutan logistik ke wilayah timur yang belum maksimal, ditandai dengan adanya disparitas harga.

"Tahun 2015 kami memulai layanan tol laut yang menghubungkan titik-titik di barat dan timur, dari awalnya tiga trayek menjadi 39 trayek," kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangannya, dikutip Selasa (1/10/2024).

Baca juga: Kemenhub Luncurkan Tema dan Logo Harhubnas 2023, Budi Karya: Melaju untuk Transportasi Maju

Menhub Budi bilang, melalui tol laut, pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

Tujuan dari tol laut yaitu menghindari kelangkaan barang dan menurunkan disparitas harga. 

Adapun jumlah muatan berkembang dari tahun 2015 yang hanya memuat 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 989,75 ton dengan 31,878 TEUs pada tahun 2023.

Baca juga: 148 Perwira Laut Poltekpel Sorong Diwisudakan, Siap Berkompetisi di Dunia Industri Maritim

Adapun jumlah pelabuhan singgah dari awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 11 pelabuhan berkembang menjadi 114 Pelabuhan pada tahun 2024.

Kemenhub terus melakukan upaya perbaikan dan evaluasi pelaksanaan program tol laut guna memastikan pemanfaatannya yang tepat, efektif, dan efisien. 

Di satu sisi, keberadaan tol laut telah membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui, yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi. 

Baca juga: Pemkab Raja Ampat Akan Hibah Pelabuhan Waisai kepada Kemenhub, AFU Minta Ada Peningkatan Fasilitas

Lebih dari itu, tol laut tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga jembatan kemanusiaan yang menghubungkan seluruh pelosok negeri, khususnya dalam mendukung hari besar keagamaan dan mengangkut bantuan kemanusiaan dan bencana alam.

Sebagai alat transportasi logistik, tol laut tidak hanya mengirim barang ke wilayah-wilayah ini, tetapi juga membawa kembali hasil produksi lokal, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Kemenhub Usulkan Tol Laut Dilanjutkan Era Pemerintahan Prabowo Subianto"