Pemkab Maybrat Perkuat Kolaborasi dengan KPK, Wujudkan Target Pencapaian MCP

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya menghadapi tantangan berat dalam mencapai target monitoring center for prevention (MCP) yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga saat ini, capaian MCP Kabupaten Maybrat berada di peringkat paling rendah di provinsi yakni enam persen.

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Vicente Baay Wanti-wanti Para ASN dalam Pilkada 2024

Inspektur Kabupaten Maybrat Ensemy Stevy Mosso mengakui, bahwa perkembangan yang terjadi masih jauh dari harapan.

Pihaknya menyadari, bahwa capaian di beberapa area kunci seperti perencanaan dan penganggaran masih sangat rendah. 

“Hingga saat ini, penganggaran baru mencapai 2,25 persen sementara di sektor pengadaan barang dan jasa masih 0 persen,” ujar Ensemy Stevy Mosso saat Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian MCP Triwulan III dan Konsultasi Teknis 8 Area MCP di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat Daya, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, lanjut dia, di area pelayanan publik capaian yang diraih baru15,87 persen sementara pengawasan berada di angka 8,14 persen. 

Manajemen ASN di daerah tersebut juga belum optimal dengan capaian hanya 14,78 persen.

Baca juga: Jadwal dan Tarif DAMRI dari Kota Sorong Menuju Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Maybrat

Stevy Mosso mengungkap, salah satu kendala utama yang dihadapi Kabupaten Maybrat adalah kurangnya komitmen dan koordinasi antara delapan area intervensi MCP di tingkat kabupaten.

“Kolaborasi antar sektor ini masih belum berjalan dengan baik. Hal ini sangat menghambat progres kami dalam mencapai target MCP yang ditetapkan oleh KPK,” jelas dia.

Baca juga: Pj Bupati dan Pj Sekda Maybrat Hadiri Sosialisasi Netralitas ASN di Kota Sorong Papua Barat Daya

Dia bilang, meski Kabupaten Maybrat sudah berdiri selama 14 tahun, baru belakangan ini pemerintah daerah mulai menjalankan tugas-tugas organisasi perangkat daerah secara efektif. 

Namun, masih banyak aset daerah yang belum dikelola dengan baik dan sejumlah tugas administratif belum diselesaikan secara proaktif.

“Banyak aset masih belum terkelola dengan baik dan ini menjadi salah satu hambatan besar dalam mencapai target MCP,” katanya.

Terkait pengelolaan data MCP, Inspektorat Kabupaten Maybrat juga menghadapi masalah, di mana pengisian data hanya dilakukan oleh satu admin untuk seluruh area. 

Untuk mempercepat proses ini, Inspektorat telah mengambil langkah dengan membentuk admin di delapan area perangkat daerah.

“Kami sudah menginstruksikan agar setiap area perangkat daerah memiliki admin masing-masing, sehingga pengisian data yang diminta oleh KPK bisa berjalan lebih cepat dan efektif,” ucap Stevy Mosso.

Baca juga: Rawan Potensi Konflik, Pegiat Komunikasi Politik Maybrat Ingatkan Profesionalitas dan Independensi

Dia menegaskan, pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK guna mengatasi hambatan yang ada.

“Kami sangat mengharapkan kolaborasi lebih kuat antara pemerintah daerah dan KPK agar capaian MCP di Kabupaten Maybrat bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan,” kata dia. (tribunsorong.com/ismail saleh)