Pelantikan Kakanwil Kementerian Hukum

Piet Bukorsyom Dilantik jadi Kakanwil Kementerian Hukum Papua Barat, Fokus Pendampingan Hukum

Pelantikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Papua Barat digelar pada Rabu (4/12/2024) siang. 

Penulis: Ismail Saleh | Editor: Petrus Bolly Lamak
TRIBUNSORONG.COM/ISMAIL SALEH
Pelantikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Papua Barat digelar pada Rabu (4/12/2024) siang. 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pelantikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Papua Barat digelar pada Rabu (4/12/2024) siang. 

Baca juga: Apel Hari Santri Nasional 2024 di IAIN Sorong, Kakanwil Kemenag Papua Barat Ingatkan Peran Santri

Acara berlangsung secara hybrid di Kantor Imigrasi Kelas II Kota Sorong ini merupakan bagian dari restrukturisasi organisasi yang menyusul perubahan nomenklatur kementerian.

Restrukturisasi tersebut mengubah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian terpisah di bawah koordinasi Menteri Koordinator Hukum dan HAM.

Baca juga: LOKASI Kantor Polda Papua Barat Daya, Tempat Brigjen Pol Gatot Haribowo Pimpin Apel Perdana

Piet Bukorsyom resmi dilantik sebagai Kakanwil Kementerian Hukum Papua Barat.

Piet menjelaskan, bahwa perubahan ini menghasilkan tiga kementerian baru, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian HAM.

“Kini, Kementerian Hukum akan lebih fokus pada pelayanan hukum, termasuk pembentukan peraturan-peraturan daerah,” ujar Piet Bukorsyom kepada TribunSorong.com.

Terkait lingkup wilayah kerja, Piet menyebutkan bahwa Papua Barat Daya saat ini belum memiliki kantor wilayah sendiri. 

Oleh karena itu, Kakanwil Kementerian Hukum Papua Barat juga bertanggung jawab atas wilayah Papua Barat Daya.

“Fokus kami ke depan adalah memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah di kota dan kabupaten, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelas dia.

Baca juga: Imigrasi Sorong Raih Penghargaan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024

Meskipun kementerian telah terpisah, aset-aset kantor di Papua Barat masih digunakan bersama. 

“Hingga kini, baik di pusat maupun wilayah, kantor-kantor masih berbagi lokasi karena pembangunan gedung baru untuk masing-masing kementerian belum direncanakan,” jelasnya.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Hukum dan HAM menekankan pentingnya meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk pengawalan pembentukan peraturan daerah yang relevan dan mendukung pembangunan di tingkat lokal.

Baca juga: 32 Calon Haji asal Kota Sorong Dapat Layanan Pengurusan Paspor di Kantor Imigrasi Sorong

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Adelchandra, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan serta Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Muhayan ikut dilantik. (tribunsorong.com/ismail saleh)

Sumber: TribunSorong
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved