Sensus Ekonomi 2026
BPS Kabupaten Sorong Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026, Minta Dukungan Masyarakat
Dalam pelaksanaannya, sensus terbagi menjadi tiga jenis yaitu sensus ekonomi, sensus penduduk, dan sensus pertanian.
Penulis: Aldy Tamnge | Editor: Petrus Bolly Lamak
TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong Heri Tribowo menegaskan, bahwa pelaksanaan sensus merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Baca juga: BPS Beber Data hingga Upaya Pengendalian Inflasi di Kabupaten Sorong Papua Barat Daya
Dalam pelaksanaannya, sensus terbagi menjadi tiga jenis yaitu sensus ekonomi, sensus penduduk, dan sensus pertanian.
"Pada tahun 2026, BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi di Kabupaten Sorong," ungkap Heri Tribowo dalam High Level Meeting yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama Pemkab Sorong di Aimas Hotel and Convention Centre, Rabu (12/3/2025).
Guna menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, jelasnya, BPS Kabupaten Sorong meminta dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
"Kami ingin semua pihak terlibat aktif dalam mendukung pelaksanaan sensus ini," ujar Heri.
Baca juga: BPS Kabupaten Sorong Sosialisasi Indikator Makro, Bisa Jadi Acuan Pemkab Susun Program Strategis
Sebagai langkah persiapan, sambung dia, BPS telah merancang tahapan publikasi pada tahun 2025 untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi.
Dengan berlandaskan UU Nomor 16 Tahun 1997, BPS memastikan bahwa sensus ekonomi akan menghasilkan data akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional.
Selain itu, BPS memiliki visi untuk berperan aktif dalam penyediaan data yang berkualitas serta siap berkolaborasi dengan perangkat daerah (PD) guna membangun Kabupaten Sorong lebih maju.
"Kami berkomitmen untuk bersinergi dengan berbagai pihak demi kemajuan daerah ini," tutup Heri Tribowo. (tribunsorong.com/aldy tamnge)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.