Dana Transfer untuk Papua Selatan 2025 Dipotong, Ini Jumlah dan Alasannya

TRIBUNSORONG.COM - Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mengungkapkan, bahwa dana transfer dari pemerintah pusat untuk Provinsi Papua Selatan pada tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Namun demikian, Paskalis menjelaskan, bahwa dana tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Pemprov Papua Selatan. 

Baca juga: BKPSDM Papua Selatan Gelar Pelatihan Komputer Dasar untuk ASN Asli Papua

Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi dan adanya Surat Keputusan dari Kementerian Keuangan yang menyebabkan pemotongan sekitar Rp150 miliar.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (28/4/2025) Paskalis menuturkan bahwa Papua Selatan merupakan daerah otonom baru yang baru berusia tiga tahun. 

Baca juga: Pemprov Papua Selatan Lepas 17 Nakes untuk Misi Kemanusiaan “Ha Anim Sehat 2025”

Selama lebih dari dua tahun, provinsi ini dipimpin oleh penjabat gubernur sebelum akhirnya memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif yang dilantik pada 20 Februari 2025.

"Jadi, masa kerja kami ini belum sampai 100 hari," ujar Paskalis di ruang sidang Komisi II DPR RI.

Ia juga menyoroti minimnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik, khususnya yang dialokasikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Menurutnya, Papua Selatan sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan gedung-gedung perkantoran.

"Beberapa pembangunan fisik yang sedang berjalan adalah Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan, Kantor Gubernur, rumah dinas, dan rumah susun. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan kantor-kantor lainnya belum dapat dibangun," ungkapnya.

Baca juga: SOSOK Perenang Cilik Asal Papua Selatan Bersinar di Anging Mammiri Championship 2025

Paskalis juga menekankan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Selatan masih tergolong kecil. 

Ia meminta agar pemerintah pusat tidak menyamakan Papua Selatan dengan provinsi-provinsi lama dalam hal percepatan pembangunan.

"Kami mohon agar diberikan perhatian khusus mengingat kondisi Papua Selatan yang masih sangat membutuhkan dukungan untuk pembangunan dasar," tutupnya. (*)