Silas Frasawi Resmi Pimpin DPRK Maybrat, Ini Tekad Wakil Rakyat di Era Baru

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Maybrat periode 2024–2029 resmi dilantik, pada Jumat (2/5/2025). 

Dalam upacara yang penuh khidmat itu, Silas Frasawi secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPRK Maybrat bersama dua pimpinan lainnya.

Baca juga: Hardiknas 2025 di Maybrat, Bupati Karel Murafer Ajak Semua Pihak Wujudkan Pendidikan Bermutu

Usai prosesi pengambilan sumpah dan janji, Silas Frasawi menyebut pelantikan ini sebagai tonggak penting dalam penguatan kelembagaan demokrasi di Maybrat.

“Pelantikan ini bukan hanya seremoni, tapi sebuah awal baru untuk memperkuat peran DPRK sebagai lembaga yang mewakili aspirasi rakyat,” katanya. 

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya atas dukungan penuh dan penandatanganan Surat Keputusan yang memungkinkan pelantikan ini terlaksana,” ungkap Frasawi.

Sebagai Ketua DPRK, Frasawi menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. 

“Saya mengajak seluruh anggota DPRK untuk bekerja sama dengan pemkab, demi menyukseskan program pembangunan di Kabupaten Maybrat,” ujarnya.

Baca juga: Songsong HUT 16 Maybrat, Dharma Wanita Gelar Lomba Karaoke dan Fashion Show

Tak lupa, Frasawi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Maybrat atas partisipasi aktif dalam proses demokrasi. 

Ia berharap amanah yang kini diemban oleh pimpinan DPRK dapat dijalankan dengan integritas dan dedikasi tinggi untuk kemajuan daerah.

“Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama kerja kami. Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan itu dengan kerja nyata, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat,” tutupnya.

Dengan semangat kolaboratif dan tekad membangun, DPRK Maybrat periode 2024-2029 siap membawa perubahan positif demi terwujudnya Kabupaten Maybrat maju, sejahtera, dan demokratis.

Ia menegaskan kembali tiga fungsi utama DPRK, pertama fungsi legislasi, yakni menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang relevan dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat, fungsi anggaran (budgeting), yang mencakup pengawasan dan pengelolaan anggaran daerah demi kesejahteraan rakyat dan fungsi pengawasan, untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan kepentingan publik. (*/tribunsorong.com)