Progres, Lahan dan Nilai Kontrak Pembangunan Kantor Gubernur, DPRP dan MRP di Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya provinsi termuda di Indonesia. 

Langkah ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait.

Baca juga: Kondisi Aman, Program Jalan: Gubernur Papua Barat Daya Dorong Kepala Daerah Jaga Kamtibmas

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong saat meninjau langsung lokasi pembangunan di Sorong pada Jumat (2/5/2025), menyatakan pihaknya ingin memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target.

“Kami sudah beberapa kali memanggil gubernur untuk menyampaikan perkembangan pembangunan. Kini kami turun langsung untuk melihat progresnya dan mendorong percepatan penyelesaian,” ujar Bahtra.

Ia menegaskan, bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghambat pembangunan infrastruktur vital, seperti kantor gubernur, DPRP, dan MRP. 

Menurutnya, efisiensi yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto lebih ditujukan pada penghematan seremonial, bukan kebutuhan dasar pemerintahan.

“Saat ini Gubernur Elisa Kambu masih berkantor di Balai Kota, dan ini menjadi perhatian serius. Kantor pemerintahan harus segera tersedia agar pelayanan publik berjalan optimal,” tegas Bahtra.

Baca juga: Muswil I Gerakan Rakyat, Ormas Relawan Anies Baswedan Usung Misi dari Papua Barat Daya

Gubernur Elisa Kambu menyampaikan, bahwa pihaknya terus berupaya mempercepat realisasi pembangunan demi mendukung kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Papua Barat Daya.

Komisi II berkomitmen terus mengawal pembangunan tiga kantor utama:

Kantor Gubernur

• Progres: 7,67 persen
• Lahan: 17.300 m⊃2; | Bangunan: 6.928 m⊃2; | Kapasitas: 357 orang
• Anggaran: APBN Rp130,1 miliar | Nilai kontrak: Rp150 miliar

Baca juga: Kapolda Papua Barat Daya: Kasus Surat NFRPB Masuk Kategori Makar

Kantor DPRP

• Progres: 6,12 persen
• Lahan: 8.700 m⊃2; | Bangunan: 7.048 m⊃2; | Kapasitas: 266 orang
• Anggaran: APBD Rp144,5 miliar | Nilai kontrak: Rp164,3 miliar

Kantor MRP

• Progres: 2,66 persen
• Lahan: 5.000 m⊃2; | Bangunan: 2.642 m⊃2; | Kapasitas: 103 orang
• Anggaran: APBN Rp54,6 miliar | Nilai kontrak: Rp61,3 miliar (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)