Keluh Kesah Buruh Asal Papua Barat Daya Direkrut Perusahaan di Maluku, Hak-hak BPJS Diabaikan

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Peringatan Hari Buruh 2025 di Monas, Jakarta dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Kamis (1/5/2025).

Berbagai elemen, mulai dari akar rumput hingga pejabat menyampaikan argumen mengenai Hari Buruh atau yang juga kerap disebut "May Day", termasuk di Papua Barat Daya.

Dari suara buruh, ada sosok bernama Franglin, warga asal Kabupaten Sorong yang merantau sebagai pekerja konstruksi di daerah Weda, Maluku Utara.

Baca juga: Peringatan Hari Buruh, Inilah Aspirasi yang Disuarakan ke Disnakertans dan ESDM Papua Barat Daya

Kepada TribunSorong.com, ia menyampaikan keluh kesah perihal manajemen di perusahaan tempatnya bekerja.

Franglin menyebut dirinya bersama rekan-rekan, mengirimkan surat kepada manajemen berisi permintaan agar memenuhi hak-hak dasar yang wajib diberikan kepada para karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Hari Buruh 2025, Anggota DPD RI Hartono Sampaikan Pesan untuk Generasi Muda Papua Barat Daya

Pihak pekerja meminta agar perusahaan lebih terbuka terkait persoalan jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya sudah dari Februari sampai Mei tidak mendapat BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Franglin menyebut, perusahaan melarang para pekerja menanyakan tentang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan saat awal masuk kerja.

Oleh karena itu para pekerja mendorong agar manajemen membuka ruang diskusi antara pimpinan dan para karyawan guna membicarakan persoalan tersebut. 

Baca juga: 6 Tuntutan Buruh dalam Peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta, Realisasi Upah Layak

Franglin menambahkan, karyawan asal Papua Barat Daya yang bekerja di perusahaan tersebut sekitar 50 orang. 

Mereka berasal dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Maybrat 

"Kami berharap pemerintah daerah di Papua Barat Daya, terutama dinas ketenagakerjaan bisa turut memberi dukungan kepada kami para pekerja Papua yang direkrut hampir setiap minggu oleh perusaah tersebut," ucap Frangin.

"Tolong beri perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak kami sebagai pekerja Papua yang ingin berkembang di luar," katanya. (tribunsorong.com/aldy tamnge)