Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo, Kementerian ATR/BPN Siapkan Sertifikasi Gratis untuk MBR

TRIBUNSORONG.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan peningkatan target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk tahun anggaran 2027.

Menurutnya, PTSL merupakan program strategis berbasis wilayah yang efektif memperluas kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

"Kami memprioritaskan penambahan target PTSL pada tahun 2027. Sementara untuk tahun ini dan tahun depan, fokus kami tidak hanya pada PTSL, tetapi juga memperluas sertifikasi per sektor, khususnya sektor perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ujar Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/06/2026).

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Usulkan Pagu Anggaran Rp10,6 Triliun untuk Tahun 2027

Nusron menjelaskan bahwa PTSL strategis karena menerapkan pendekatan berbasis desa.

Melalui skema ini, seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan, mulai dari rumah tinggal, lahan pertanian, perkebunan, tanah wakaf, tempat ibadah, hingga area pemakaman.

Bagi masyarakat yang belum terjangkau program PTSL, Kementerian ATR/BPN menyiapkan skema sertifikasi gratis.

Program ini dirancang khusus untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, guna memastikan MBR mendapatkan kepastian hukum atas hunian mereka.

Pada tahun 2026, Kementerian ATR/BPN menargetkan sertifikasi untuk satu juta rumah MBR.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Rampungkan RTRW Papua Selatan demi Dukung Proyek Swasembada Pangan

Demi kelancaran program ini, Menteri Nusron membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Anggota DPR RI untuk mengidentifikasi penerima manfaat yang tepat.

Rumah MBR yang belum bersertifikat, termasuk rumah hasil program bedah rumah periode 2016–2025, dapat diusulkan dalam program sertifikasi gratis ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, selaku pimpinan rapat, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian ATR/BPN, termasuk usulan penambahan target PTSL.

"Saya sepakat dengan usulan penambahan target PTSL yang terintegrasi. Program ini berdampak langsung bagi masyarakat dan sangat layak menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2027," tegas Dede Yusuf.

Rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*/tribunsorong.com)