TRIBUNSORONG.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan mulai merespon wacana pembentukan markas komando daerah militer (kodam) di semua provinsi di Indonesia, termasuk makodam provinsi Papua Barat Daya di Sorong.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono, diberitakan sudah setuju  atas wacana yang kali pertama diungkapkan Kepala Staf TNI-AD Jenderal Dudung Abdurachman ini.

Dudung, berharap usulan Kodam di setiap provinsi itu bisa disetujui tahun 2023 ini.

Kini tahapan pembentukan ini sudah level validasi organisasi TNI AD dan dilaksanakan bertahap, berkelanjutan sesuai skala prioritas melalui pembangunan Kodam di tiap provinsi.

Validasi organisasi turunan meliputi keberadaan Kodim di tiap Kabupaten/Kota, Batalion Kesehatan, Batalion Nubika, dan satuan-satuan produksi lain.

Untuk tahap pertama, perubahan status komando resimen militer (korem) menjadi kodam persiapan.

Respon terbaru kemenhan ini diungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Donny Ermawan Taufanto (57) di Jakarta, awal pekan ini.

Respon ini disebar dalam siaran pers Biro Humas Setjen Kemenhan, Senin (6/3/2023) lalu.

Merujuk Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, Donny menyebut pembentukan 23 kodam baru adalah upaya strategis meningkatkan kemampuan pertahanan negara, salah satunya melalui implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar.

Ini juga penyesuaian kompartemen pertahanan strategis dan Kawasan Strategis Nasional (KSN).

“Karena itulah dibutuhkan penambahan jumlah Kodam sesuai jumlah provinsi dan Kodim di sejumlah kabupaten/kota sesuai sasaran kebijakan pembangunan kekuatan pokok TNI Tahun 2020-2024," kata Donny Ermawan Taufanto.

Hingga kini, TNI-AD mengontrol 15 komando pertahanan teritorial.

Makodam berada di 15 provinsi utama di enam pulau besar Indonesia.

Sedangkan total jumlah wilayah administratif provinsi per Desember 2022 lalu, sudah menjadi 38, menyusul penambahan 4 daerah otonomi baru (DOB) di hasil pemerkaran Papua dan Papua Barat.

Di Tanah Papua sendiri kini ada dua makodam.

PERTAMA: Kodam XVII/Cenderawasih dengan Markas Kodam ini di Jl Polimak IV Atas Kota Jayapura, Papua.
Wilayahnya meliputi Provinsi Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kodam ini membawahi Korem 172/Praja Wira Yakthi (PWY) di Jayapura, Korem 173/Praja Vira Braja (PVB) di Biak Numfor, dan Korem 174/Anim Ti Waninggap (ATW) di Merauke.

KEDUA; Kodam XVIII/Kasuari Wilayahnya meliputi Provinsi Papua Barat. Markasnya di Kampung Arfai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Kodam Kasuari membawahi Korem 181/Praja Vira Tama (PVT) di Sorong dan Korem 182/Jazira Onim (JO) di Fakfak.

Baca juga: Belum Teraliri Listrik, Warga Distrik Aitinyo Tengah Ngadu ke Pj Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu

Wacana Dudung

Wacana penambahan Kodam kali pertama dilontarkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Dudung mengklaim rencana ini sudah mendapat persetujuan dari Panglima TNI Yudo Margono.

"Panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada Kodam," kata Dudung usai Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD di Mabes Angkatan Darat, Jakarta, Jumat (10/2/2023) lalu.

Usulan itu bahkan sudah ditindaklanjuti Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono ke kementerian terkait.

Kementerian terkait itu antara lain, Kementerian Pertahanan, lalu diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), dan fase krusial dibicarakan dengan Menteri Keuangan, untuk alokasi belanja dan anggaran.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sebelumnya menyebut wacana penambahan Kodam di setiap provinsi sesuai adalah bagian dari pertahanan keamanan rakyat semesta.

Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah," ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu 11 Februari 2023 lalu.

Prabowo mengatakan saat ini Polri saja sudah memiliki Polda di setiap provinsi, sehingga TNI pun tak mau ketinggalan.

"Polisi sudah ke arah situ tiap provinsi ada polda. Nah, sekarang kita tiap provinsi kita tingkatkan menjadi kodam," ujarnya.

Baca juga: Paulus Waterpauw: 90 Hari Ngaspal di Papua Barat, Kendaraan Pelat Luar Daerah Wajib Mutasi STNK

Merujuk skema strategis TNI AD, wilayah pertahanan darat dibagi menjadi lima kompartemen strategis.

1. Sumatera (3 Kodam: Iskandar Muda, Bukit Barisan, dan Sriwijaya)

2. Kalimantan (2 Kodam; Tanjung Pura dan Mulawarwan)

3. Sulawesi-Maluku (3 Kodam: Hasanuddin, Merdeka, dan Pattimura)

4. Jawa-Bali dan Nusa Tenggara (5 Kodam: Siliwangi, Jayakarta, Diponegoro, dan Brawijaya)

5. Papua (2 Kodam; Cendrawasih dan Kasuari)

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan, setiap provinsi di Indonesia akan memiliki Markas Kodam.

Itu termasuk pendirian Kodam di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

"Sesuai perintah dari Menhan (Prabowo Subianto), dan Panglima TNI (Laksamana Yudo Margono) sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada Kodam. Ini nanti kami usulkan kepada Panglima TNI, sudah kami usulkan. Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan," ujar Dudung usai Rapim TNI AD di Markas Besar AD, Jakarta, Jumat (10/2/2023).(*)