TRIBUNSORONG.COM - Anggaran Pemprov Papua Barat mengecil seiring kehadiran provinsi baru, Papua Barat Daya.

Diketahui, Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat yang diresmikan pada akhir 2022.

Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, mengatakan anggaran sudah dibagi dua dengan Papua Barat Daya.

Baca juga: Tantangan dan Peningkatan 6 Akses Kapasitas di Papua Barat Daya

Menurut Paulus Waterpauw, pemekaran itu membuat anggaran Pemprov Papua Barat menjadi lebih kecil.

"Yang jadi persoalan memang berkaitan dengan penganggaran kita," katanya kemarin.

Padahal, ucapnya, jumlah staf di Pemprov Papua Barat masih tetap alias tidak berkurang.

Karena itu, Pemprov akan memakai angggaran yang ada untuk fokus pada pemenuhan hak-hak staf.

"Baru nanti kita fokus ke pembangunan-pembangunan yang bisa dilakukan," ujar Paulus Waterpauw.

Ia menyatakan berkaitan anggaran yang ada, Pemprov Papua Barat akan tetap mendukung kegiatan gereja termasuk anak-anak.

Menurutnya, kuantitas dari dukungan itu tidak akan sama seperti biasanya.

Wilayah Papua Barat tersisa Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana.

Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Maybrat, dan Raja Ampat menjadi bagian dari Papua Barat Daya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunpapuabarat.com dengan judul "Anggaran Papua Barat Berkurang, Waterpauw Fokus Penuhi Hak Staf Pemprov"