TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Aliansi Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua meminta pemerintah provinsi Papua Barat Daya untuk mengaudit lahan-lahan yang dinilai dimonopoli oleh pihak swasta.

Hal tersebut lantaran masyarakat adat merasa hak-haknya atas tanah adat menjadi terganggu.

Mereka juga menyampaikan tuntutan tersebut di hadapan Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian dan jajarannya.

Baca juga: Aliansi Sebut Banyak Orang Papua Kehilangan Hak Tanah Adat

“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya segera lakukan audit penguasaan lahan-lahan perusahan di Sorong raya demi perlindungan hak atas tanah dan demi keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua,” ujar perwakilan Aliansi Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua, Ayip Pa di depan kantor pemprov Papua Barat Daya, Rabu (9/8/2023).

Tidak hanya itu, Aliansi Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua juga menolak Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.40/PDLIK/P27/PLA.4/2023 tentang arahan Persetujuan Lingkungan Perijinan Berusaha Pemanfaataan Hutan pada Hutan Produksi yang berpihak kepada swasta bukan masyarakat adat.

“Kami menolak surat KLHK kepada PT Hutan Hijau Papua Barat untuk usaha pembalakan kayu hutan alam di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, seluas 92.146 hektare,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut Aliansi Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua membuat petisi penolakan yang ditandatangani seluruh masa aksi dan perwakilan dari masyarakat sipil lainnya. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Aliansi Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua Tuntut Pemerintah Lindungi Hutan Adat

Untuk diketahui, Aliansi Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua juga menyampaikan tuntutan lainnya seperti isu pemerataan pendidikan untuk anak-anak di Papua. Tuntutan-tuntutan tersebut dibacakan oleh perwakilan aliansi dihadapan Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian. (tribunsorong.com/ilma de sabrini)