TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengendus adannya potensi kecurangan dan polarisasi politik menjelang pemilu 2024 mendatang.

"Pantauan kami pemilu 2024 rawan dengan potensi kecurangan dan polarisasi politik," jelas Hasnu Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, pada Forum Muda Partisipasi ke-16, Rabu (27/09/2023).

Menurut Hasnu, pertama kecurangan Pemilu Bagian ini merupakan kejahatan paling fatal yang membahayakan kesuburan demokrasi. Bagaimana mungkin publik percaya bahwa pemilu dilakukan secara konstitusional, ideal, demokratis dan integritas jika kemudian dalam praktik pelaksanannya masih diwarnai dengan praktik kecurangan. 

"Kecurangan alias kejahatan pemilu," ucap Hasnu, sering kali di orkestrasi oleh oknum penyelenggara pemilu "nakal dan genit" dalam mengotak atik perencana, pelaksanan, proses dan hasil. Maka ini sangat berbahaya.

Di lain aspek, lanjut Hasnu, sudah menjadi cerita umum bahwa akhir-akhir ini penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) kelihatannya tidak berdaya dalam mengawal Pemilu bersih dan demokratis.

Hasnu mengatakan, sebab, kuatnya intervensi partai politik peserta pemilu sehingga penyelenggara pemilu tidak independen dan tidak mandiri dalam menjalankan perintah konstitusi sebagai pengatur, wasit dan hakim dalam proses elektoral.

Apa yang bisa menjadi solusi, publik tentu berharap betul wibawa penyelenggara pemilu agar memastikan setiap tahapan pemilu kedepannya sampai dengan pungut hitung berjalan secara baik, bersih dan integritas. Sebab, sekali lagi

"Kecurangan pemilu hanya dapat diciptakan atau didesain oleh penyelenggara pemilu terutama KPU sangat rawan dipakai menjadi alat bagi partai politik," beber Hasnu.

Baca juga: Seorang Staf Dianiaya, Simulasi Pengamanan Pemilu 2024 di KPU Sorong Selatan

Kedua, kata Hasnu polirisasi politik. Dalam tradisi demokrasi yang belum matang, polarisasi politik sulit terhindarkan.

Bayangkan, lanjut Hasnu, polarisasi politik kalau kita belajar dari pengalaman dua kali Pilpres, seperti kampanye hitam, hoaxs, ujaran kebencian, politisasi Identitas/politisasi SARA acap kali dipakai sebagai narasi kampanye. 

Baca juga: Tatap Muka dengan Jajaran Kodim 1805/Raja Ampat Pangdam Kasuari Ingatkan Pemilu 2024 di Depan Mata

"Polarisasi politik seperti politisasi identitas atau politisasi SARA ini berbahaya di tengah kemajemukan bangsa Indonesia," kata Hasnu.

Pertanyaan besarnya, jelas Hasnu yang juga Wasekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM tersebut, siapa yang dirugikan dari polarisasi ini? Tentu rakyat kita. 

Baca juga: Begini Tactical Floor Game Jelang Pemilu 2024 Ala Polres Sorong Selatan

Hasnu mengatakan, rakyat kita akan terbelah, situasi sosial akan memanas, kegaduhan di mana-mana. Maka pemilu kemudian akan berbelok dari prinsip dan karakternya sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan sarana integrasi bangsa.

"PB PMII menghimbau penyelenggara pemilu dan parpol peserta pemilu agar menjunjung tinggi etika politik dalam berkontestasi. Jangan biarkan rakyat kita berantam gara-gara fanatik buta dengan narasi yang menyesatkan," ujar Hasnu Ibrahim Kornas Pemantau Pemilu PB PMII. (tribunsorong.com/aldytamnge)